Langsa | Realitas – Yayasan Lembaga bantuan hukum Iskandar Muda Aceh (YLBH Iskandar Muda Aceh) meminta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh agar mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Langsa dimana oknum bawahannya yang telah mempersulit cetak kartu NPWP warga.
Hal tersebut disampaikan sekertaris YLBH Iskandar Muda Aceh, Rahmad Wahyudi kepada Wartawan, Kamis (1/9/2022) di Langsa.
“Kita minta Kepala Kanwil DJP Aceh untuk mengevaluasi kinerja Kepala KPPP Langsa karena ada oknum bawahannya yang tidak memberikan pelayan dengan baik terhadap masyarakat Langsa,” ujar Rahmad.
Lanjutnya, persoalan ini jangan dianggap sepele oleh pihak KPPP Langsa, karena keberadaan Kantor Pajak di Langsa adalah memberikan rasa nyaman dan juga pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
Pun demikian, kalau dilihat dan terpampang di Kantor Pajak selalu menggaungkan pelayanan cepat dan prima terhadap masyarakat, namun kenyataan berbalik dengan yang ditunjukkan oleh oknum pihak pelayanan Kantor Pajak Langsa yang dinilai sangat arogan dan mempersulit pengurusan cetak kartu NPWP.
“Kita sangat sesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum bagian pelayanan dalam proses cetak kartu NPWP yang diduga mempersulit dengan dalih melengkapi dokumen ini dan itu, sedangkan proses kartu secara online telah berhasil diunggah,” ucap Rahmad.
Oleh karenanya, kepada pihak Kanwil DJP Aceh untuk turun kelapangan melihat secara dekat pelayanan yang diberikan oleh KPPP Langsa yang membuat warga resah dan dikeluhkan banyak pihak.
“Kalau tidak cepat diatasi persoalan ini maka dikuatirkan kedepan kepercayaan masyarakat Langsa terhadap KPPP Langsa akan pudar,” urai Rahmad.
Tambah, Sukri perlu diketahui bersama bahwa Kantor Pajak ini merupakan sentral pajak yang menjadi masukan bagi wajib pajak, jadi apabila ada oknum yang tidak memberikan rasa nyama maka pupuslah pendapatan negara ini, tutupnya. (*)
