IKLAN YARA

YARA : PJ Kepala Daerah Dilarang Melakukan Mutasi Pegawai

oleh -43.579 views
YARA PJ Kepala Daerah Dilarang Melakukan Mutasi Pegawai
Ketua YARA Aceh Jaya, Sahputra, SH. Maka
Editor: Sumardi

 GOOGLE NEWS

Aceh Jaya | Realitas – Aceh menjadi salah satu propinsi yang kepala daerah baik gubernur maupun beberapa kabupaten/kota dijabati oleh Penjabat (Pj) kepala daerah, untuk menggantikan posisi kepala daerah yang masa aktifnya habis menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan YARA Aceh Jaya, Sahputra, SH. Maka, untuk mengisi kekosongan tersebut, diisi oleh penjabat (Pj) Kepala Daerah.

” Hal ini, kata Sahputra, sesuai dengan mandat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,”ujar Sahputra dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

BACA JUGA :   Media Dan Wartawan Harus Jadi Garda Terdepan Menangkal Hoax

Ia menyebut, Tugas Pj kepala daerah untuk menggantikan peran kepala daerah menjalankan sesuai pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun kewenangan Pj Kepala Daerah dalam menjalankan tugas tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah definitif hasil Pilkada,” katanya.

Menurutnya, Ada beberapa kewenangan strategis yang bila akan diputuskan harus melalui persetujuan Mendagri. Karena Pj kepala daerah bukan pejabat pembina kepegawaian (PPK), PPK itu adalah kepala daerah definitif, sebagaiman diatur dalam undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh PJ kepala daerah yaitu Melakukan mutasi pegawai, Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Selanjutnya kata sahputra, Ketentuan soal 4 larangan itu diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BACA JUGA :   Anggota DPRK Banda Aceh Diduga Lakukan Asusila Terhadap Janda, BKD Diminta Tak Bungkam Seribu Bahasa

” Pada dasarnya, tambah sahputra, penjabat tidak boleh melakukan mutasi sebab, yang diperbolehkan melakukan mutasj hanya pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau kepala daerah, sedangkan Pj kepala daerah bukanlah PPK,” ucapnya.

Kemudian, kata sahputra, diperbolehkan memutasi aparatur sipil negara (ASN) dengan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu, hanya berlaku bagi ASN yang tidak mendukung program strategis nasional.

Kewenangan Pj kepala daerah sama halnya dengan kepala daerah, dapat menjalankan tugas seperti hal nya kepala daerah definitif hanya saja ada sejumlah ketentuan yang berbeda,” tutupnya. (*)