Sistem Tata Kelola Pemerintahan Aceh Barat Jalan Ditempat

oleh -110.579 views
kabupaten Sistem Tata Kelola Pemerintahan Aceh Barat Jalan Ditempat
Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat- Nagan Raya, Hamdani

Banda Aceh | Realitas – Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat- Nagan Raya, Hamdani, menilai dibawah kepemimpinan Mahdi Efendi selaku Penjabat Bupati Aceh Barat sistem tata kelola pemerintahan kabupaten jalan ditempat.

Pasalnya menurut Hamdani, saat ini banyak Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) yang jabatannya masih dijabat oleh Pelaksana tugas.

Kata dia, masih banyaknya kepala dibas, badan atau kantor dijabat oleh Plt membuat tata kelola administrasi, dan pelaksanaan program terhambat.

“Sudah pasti dengan jabatan Plt para pejabat yang dipercayakan sementara itu tidal bisa melakukan eksekusi kegiatan dengan maksimal, sebab seorang Plt itu memiliki dua jabatan dan ia juga harus menjalankan tugas dengan jabatan definitif,” kata Hamdani, Rabu, 1 Maret 2023.

Sebut Hamdani, ketika terjadinya benturan tanggungjawab antara jabatan sementara dengan jabatan definitif maka sudah barang tentu penjabat tersebut melaksanakan tugas utamanya dalam jabatan difinitif dibandingkan dengan jabatan sementara miliknya.

Pengaruh tersebut, kata dia, sudah pasti terjadi apalagi seseorang menjalani jabatan secara gaji pokok dan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja mereka sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) sesuai jabatan difinitifnya.

“Akibat dari rangkap jabatan ini, perlu diketahui oleh publik membuat seorang Plt akan berbenturan dalam kinerjanya sehingga tidak maksimal dalam melakukan eksekusi tanggung jawab,” ucapnya.

Adapun dinas atau intansi dibawah SKPK Kabupaten Aceh Barat, kata dia, yang masih PLT dan sangat berhubungan dengan pelayanan publik meliputi Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

BPKPSDM sendiri, kata dia, memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penempatan SDM Kepegawaian. Ketika di lembaga tersebut pucuk pimpinan tertingginya masih dijabat oleh Plt, maka sebut Hamdani akan menyulitkan dalam mengambil keputusan dan pengajuan jabatan bagi ASN dilingkup Pemkab Aceh Barat.

Selain itu ungkapnya jabatan lain yang masih dijabat Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta Baitul Mal.

Dinas Pangan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanahan.

“Dinas-dinas ini semua merupakan dinas yang berdampak langsung dalam pelayanan publik. Harusnya Pj Bupati mempertimbangkan hal-hal yang bisa berdampak bagi pelayana publik tersebut, bukan malah mengabaikannya. Sebenarnya Mahdi Efendi selaku Pj Bupati serius nggak sih menjalankan roda pemerintahan di Aceh Barat?,” Sebutnya.

Tidak hanya dinas, ucapnya, saat ini dunia pendidikan di Aceh Barat juga sedang tidak baik-baik saja. Sebab saat ini berdasarkan data yang diperoleh YARA Perwakilan Aceh Barat, kata Hamdani, banyak terjadi kekosongan kepala sekolah.

Sekolah-sekolah yang menurutnya terjadi kekosongan tersebut dengan berbagai latar belakang seperti ada yang mengundurkan diri tanpa sebab, serta pensiun.

“Sekolah tanpa kepala difinitf ini sangat berpengaruh dalam manajemen pendidikan di sekolah tersebut seperti pengelolaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) ini tidak ada yang mengatur. Karena seorang Plh atau Plt hanya bertanggungjawab mengeksekusi kerja yang sudah ditinggalkan oleh pejabat difinitif bukan mengambil kebijakan diluar kewenangannya selaku plt atau plh sebab kondisi ini sama seperti yang dialami seorang Plt dinas, badan maupun kantor, ” sebutnya.

Parahnya lagi, sebut Hamdani, ketika Kepala Sekolah dijabat oleh Plt atau Plh membuat tidak ada penanggungjawab yang menandatangani ijazah siswa usai menamatkan sekolah mereka.

Harusnya, kata Hamdani, Mahdi Efendi selaku Pj Bupati yang dipercayakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memimpin Aceh Barat memiliki tanggungjawab penuh akan dalam tata kelola adminstrasi pemerintahan ini, tapi kesannya Pj Bupati saat ini terlihat tidak serius dalam tanggungjawabnya.

“Saya harap Mendagri segera ganti Pj Bupati Aceh Barat, karena tidak serius urus Aceh Barat. Saat ini Aceh Barat dibawah kepemimpinan mahdi sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ia banyak keluar daerah dan tidak ada yang penting diurusnya. Kalau ia keluar memperjuangkan program itu tidak masalah, namun saat pulan nihil dan hanya habiskan anggaran daerah untuk biaya plesirannya. Yang jadi tanggungjawabnya malah tidak keurus,” ucapnya. (*)