Pemkab Aceh Barat Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

oleh -102.579 views
oleh
Pemkab Aceh Barat Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting
foto istimewa

Aceh Barat | Realitas – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) menetapkan Kabupaten Aceh Barat sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada tahun 2022 melalui Surat keputusan Menteri PPN/Bappenas.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengelar kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Aceh Barat, Rabu (26/10/2022) di Aula Bappeda setempat.

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, melalui Sekretaris Daerah, Marhaban, menyampaikan kegiatan rembuk stunting tersebut merupakan upaya dalam penentuan arah kebijakan percepatan penurunan stunting pada tahun 2023 mendatang di kabupaten Aceh Barat.

“Percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional dan isu utama prioritas pemerintah Aceh,”tutur Sekda Marhaban.

Sekda Marhaban, menjelaskan dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat saat ini sebesar 27,4%. Pada tahun 2022, terdapat 24 gampong lokasi fokus untuk percepatan penurunan stunting, dan selanjutnya ditetapkan sebanyak 40 gampong lokus pada tahun 2023 sesuai hasil analisis situasi dengan pertimbangan prevalensi, kasus stunting tertinggi dan faktor lainnya di masing-masing gampong.

Pemkab Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada gampong lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dasyat) di gampong Pasi Pinang, dan Rumah Gizi Gampong (RGG) di gampong Lapang ujarnya.

Di samping itu, Pemkab Aceh Barat juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah ) Kabupaten Aceh Barat, hingga ke tingkat kecamatan dan gampong yang masing-masing diketuai oleh para camat dan keuchik, dengan turut melibatkan berbagai elemen termasuk tim penggerak PKK.

“Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat menurunkan prevalensi angka stunting Kabupaten Aceh Barat hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN yang di canangkan” kata Marhaban.

Untuk itu, diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPK dengan seluruh elemen terkait dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Marhaban juga meminta kepada para Kepala puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, para keuchik, kader desa lokus stunting serta seluruh elemen terkait lainnya, agar dapat melakukan penelusuran dan pendataan secara akurat terhadap bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting, sehingga mendapat perhatian intensif dan penanganan bersama.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda juga menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di tahun 2023 mendatang.

Kegiatan Rembuk tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh Barat, para Kepala SKPK, para Camat, Ketua TP PKK Aceh Barat, Ketua IBI dan IDI Aceh Barat, para Kepala Puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, keuchik serta kader desa lokus di lingkup Kabupaten Aceh Barat. (Rico)