IKLAN YARA

Satpol PP Kab Bogor Diduga Maladminitrasi Terkait Berdiri Menara Tower

oleh -49.489 views
LSM PENJARA PN : Satpol PP Kabupaten Bogor Diduga maladminitrasi terkait Berdiri Menara Tower
LSM PENJARA PN : Satpol PP Kabupaten Bogor Diduga maladminitrasi terkait Berdiri Menara Tower
UPDATE CORONA

Bogor I Realitas – Ketua LSM PENJARA PN Deddy menyatakan Satpol PP Kabupaten Bogor diduga melakukan maladminitrasi. Yakni tidak menggunakan kewenangannya menegakkan perda Kabupaten Bogor dalam hal ini membiarkan tower telekomunikasi tanpa izin tetap berdiri.

“LSM Penjara Pn akan Melaporkan hasil Investigasi Menara Tower yang tidak memiliki izin berdiri tegak menjulang ke atas tanpa ada pengawasan dan tidak ada tindakan Satpol PP PPNS Kabupaten Bogor, Intinya bahwa LSM Penjara Pn menemukan dugaan terjadi maladminitrasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :   Rumah dan Kendaraan Rusak Tertimpa Pohon di Kota Bogor

Yang mana tidak menggunakan kewenangan menegakkan perda Nomor 4 Tahun 2015 yakni ada tower telekomunikasi Wilayah Kabupaten Bogor, Milik Inti Bangun Sejahtera dan Tower Bersama Grup (IBS dan TBG) di daerah Bojong Gede serta kampung cibogo kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, masih banyak lagi kami temukan menara tower yang tidak memiliki izin, ada juga ditemukan menara tower out sell, kami LSM Penjara Pn akan melaporkan ke Ombudsman”, beber Deddy

BACA JUGA :   Diduga Oknum PPNS Pol PP Kab Bogor Beri Informasi Bohong ke Media

Ketua LSM PENJARA PN Deddy Karim meminta Satpol PP menegakkan perda Nomor 4 Tahun 2015 memberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga.

Dalam waktu 30 hari, harus dibongkar secara paksa. Ini punya landasan hukum untuk Kasatpol Kabupaten Bogor membongkar,” jelas Deddy Ketua Lsm Penjara Pn.

“Sehingga kami memberikan tindakan korektif meminta kasatpol PP Kabupaten Bogor untuk menganggarkan biaya melakukan pembongkaran tower tersebut.

Kalau tidak ada pembongkaran maka kami minta ada komunikasi antara PT dengan Satpol PP untuk membongkar tower sendiri tersebut dengan biaya dari perusahaan,” kata Deddy

“Kami beri waktu 30 hari agar dilakukan pembongkaran apabila tidak ada tindakan kami Lsm Penjara Pn akan Melaporkan ke Ombudsman agar laporan kami menjadi landasan untuk ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tutup ,Deddy Ketua Lsm Penjara Pn. (Eka Gondorong)