ACEH TIMUR | MEDIAREALITAS – Ketua GeMPA Aceh meminta pihak DKPP segera pecat ketua KIP Aceh Timur, yang diduga sudah melanggar banyak aturan pemilu tahun 2024.
Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, kepada sejumlah Wartawan di Banda aceh, Minggu 9 Juni 2024.
Sebagai mana kita ketahui dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi pada 7 Juni 2024 terkait empat perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) semakin memperkuat bukti indikasi adanya permainan dan pengaturan suara dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Untuk empat perkara PHPU dengan lokasi khusus Aceh Timur MK sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan amar putusan untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang(PSSU).
Hal ini membuktikan bahwa dugaan adanya indikasi pengaturan suara di sejumlah kecamatan itu benar adanya dan jika dicermati lebih lanjut semakin memperjelas bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran aturan serta kode etik oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur Provinsi Aceh, ucap Ariyanda.
Lebih lanjut dikatakan Ariyanda, perkara PHPU nomor 16 yang diajukan PAS untuk DPRA dari Dapil Aceh Timur, perkara no 20 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRA Dapil Aceh Timur, Perkara Nomor 105 yang diajukan PNA untuk DPRK Dapil 4 Aceh Timur maupun Perkara nomor 121 yang diajukan PAS untuk DPRK Aceh Timur, semakin memperkuat adanya permainan dari pelaksana pemilu terhadap perolehan hasil suara.
“Mencermati keputusan MK tersebut, demi menyelamatkan marwah dan integritas pelaksana Pemilu maka kita meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas untuk memberhentikan serta memberikan sanksi seberat mungkin sesuai peraturan yang berlaku kepada ketua KIP Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pesta demokrasi,” ujarnya.
Menurut GeMPA jika DKPP tidak melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan tegas maka hal ini akan mencoreng citra demokrasi dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.
“DKPP sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam pasal 159 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Selain itu, DKPP diharapkan hendaknya menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu,” paparnya.
Katanya, mencermati hasil keputusan MK tersebut maka sudah seyogyanya tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kode etik serius yang telah terjadi di kabupaten tersebut.
Hasil keputusan MK tersebut juga membuktikan adanya indikasi perubahan hasil perhitungan suara yang menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pemilu.
Jadi apa yang sempat mencuat di publik dan berbagai media tentang dugaan permainan KIP Aceh Timur itu sudah semakin terang benderang pasca keputusan MK ini.
Kita berharap hal tersebut ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku demi menjaga marwah demokrasi di bumi pertiwi ini, Gakkumdu dan DKPP kita minta tidak bermain mata dan benar-benar menjaga nilai demokrasi dan integritas pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanah konstitusi, pungkas Arianda.
Kita tegaskan kembali sudah cukup alat bukti hukum menyangkut kejahatan KIP Aceh Timur, juga DKPP sudah bisa memberhetikannya, tutup Ariyanda Ramadhan. (*)
