Aceh Barat | Realitas – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna ke VIII masa sidang ketiga 2022 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (R-APBK) tahun 2023.
Ramli SE, juru bicara Fraksi PAN pada sidang tersebut, menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh, yang mana sudah berapa kali mendapat suntikan dana APBK namun hingga kini yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan tidaklah berdampak positif bahkan cenderung berdampak Negatif terutama dalam hal mutu dan pelayanannya.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang hanya menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri,” Kata Ramli SE saat membacakan pandangan umum, Senin (28/11/2022).
Faksi PAN memandang perlu kiranya dilakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan dan sistem manajemen yang di terapkan oleh PDAM Tirta Meulaboh, sebab masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan mutu dan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Meulaboh tersebut.
“Masalah ini sudah sering kita pertanyakan, termasuk tentang pengelolaan keuangan hasil dari pembayaran iuaran tagihan pelanggan, jelas Ramli yang juga menjabat sebagai Wakil ketua I DPRK Aceh Barat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat , Mahdi Efendi, dalam pertemuan temu ramah dan silaturahmi Bersama Insan Pers pada 15 November lalu, mengatakan sedang memanggil pihak PDAM Tirta Meulaboh untuk mencari solusi-solusi terkait masalah yang terjadi pada BUMD Aceh Barat itu. (Rico)
