IKLAN YARA

Direktur RSUD Cibinong Yang Baru Harus Terbuka dan Transparan

oleh -46.579 views
Direktur RSUD Cibinong dr. Yukie Meistisia Ananda Putri
Foto: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong.

 GOOGLE NEWS

Cibinong | Realitas – Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan resmi melantik Direktur RSUD Cibinong dr. Yukie Meistisia Ananda Putri Satoto, Selasa (22/11/2022).

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor itu, dihadiri Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Kepala BKPSDM Irwan Purnawan, dan sejumlah perwakilan Forkopimda.

Ketua Lsm Penjara Pn Deddy Karim mengatakan, dengan dilantiknya direktur RSUD Cibinong dr. Yukie Meistisia Ananda Putri Satoto, diharapkan membawa perubahan bagi Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kabupaten Bogor bisa membawa perubahan yang lebih baik dengan mengevaluasi kinerja seluruh ASN/PNS di RSUD Cibinong.

BACA JUGA :   Satuan Reskrim Polres Metro Jakbar Ikuti Perlombaan Olah TKP

Lebih lanjut, Deddy Karim mengatakan Direktur RSUD Cibinong dr. Yukie Meistisia Ananda Putri Satoto harus bisa terbuka dan transparan dan bisa menyelasaikan permasalahan yang saat ini terjadi di RSUD Cibinong terkait temuan BPK RI, terdapat Kelebihan Bayar Atas Kekurangan Volume pekerjaan Pembangunan RSUD Cibinong seperti :

1. Rumah sakit rujukan Regional Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik
Rp. 788.978.181,00

2. Gedung Rawat Inap Wijaya Kusuma
Rp. 200.973.243,30

3. Gedung Poneg Tahap 2,
Rp. 306.202.930.89

Pada Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, BPK langsung mengeluarkan rekomendasi untuk RSUD Cibinong mengembalikan ke Kas Daerah dengan batas waktu tertentu (biasanya selama 3 bulan) Bahkan ketika objek pemeriksaan tak menyanggupi waktu pengembalian tersebut, maka kasusnya dapat dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum lainnya(APH) dan BPK tetap memantau proses pengembalian kerugian negara.

BACA JUGA :   Kapolres Tangerang Selatan Menerima Penghargaan

Selain itu, Endin SH,MH,CPL mengatakan Menurut Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: ”Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BACA JUGA :   Harga BBM Non Subsidi Naik Mulai Desember 2022

Deddy Karim meminta direktur RSUD Cibinong jangan sampai permasalahan ini berlarut -larut untuk membuktikan Pengembalian Kelebihan bayar kekurangan volume ke kas kasda, kami Lsm Penjara Pn akan terus memantau pengembalian kelebihan bayar kekurangan volume, apabila surat kami tidak balas, kami akan berkoordinasi dengan DPR RI Komisi 2 dan DPR RI Dapil V Jabar, tutup Deddy Karim. (*)