Pembangunan Tiga Proyek Di RSUD Cibinong Merugikan Negara

oleh -45.579 views
Direktur RSUD Cibinong dr. Yukie Meistisia Ananda Putri
Foto: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong.

 GOOGLE NEWS

Cibinong | Realitas – LSM Penjara PN Bogor Raya minta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) turun tangan dalam pemeriksaan kasus Dugaan Korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kabupaten Bogor.

Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Cibinong sudah lebih tiga bulan belun bisa dibuktikan pihak Direktur.

Demikian dikatakan Ketua LSM Penjara PN Bogor Raya Deddy Karim kepada sejumlah wartawan, Senin (25/11/2022) di Cibinong.

Menurut Deddy pengembalian Kelebihan Volume pekerjaan pembangunan tiga Proyek di RSUD Cibinong, sangat merugikan Negara.

Ia mendesak KPK agar harus itu diusut tuntas supaya publik tau.

Deddy juga desak BPK RI agar secepatnya periksa kasus dugaan korupsi di RSUD Cibinong, supaya jelas dikalangan publik.

Berdasarkan jawaban surat no. 445/9663- UM tanggal 7 November 2022, menyatakan bahwa RSUD Cibinong telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat.

Adapun temuan yang sudah ditindaklanjuti, yaitu pebagunan Rumah sakit rujukan Regional Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik, dengan nilai Rp. 788.978.181,0 dan Gedung Rawat Inap Wijaya Kusuma
Rp. 200.973.243,30 kemudian Gedung Poneg Tahap 2, Rp. 306.202.930.89, ujarnya.

Jika pernyataan Plt. direktur RSUD Cibinong dr.Agus Fauzi, benar adanya telah melakukan pengembalian ke kas daerah Kabupaten Bogor, tentunya harus di sertakan bukti penyetoran nya bukan hanya dengan lisan atau tulisan saja tetapi harus disertai bukti penyetoran, dan Surat pemberitahuan kepada BPK Perwakilan Jawa Barat, ungkap Deddy.

“Nyatanya bukti setor tersebut sampai sekarang belum bisa diperlihakan kepada publik, jelasnya.

Surat RSUD Cibinong dengan nomor. 445/9663- UM tanggal 7 November 2022, tidak sesuai dengan Permintaan LSM Penjara PN dengan nomor 070/LSM/PENJARAPN/BogorRaya/XI/2022 pada tanggal 25 Oktober 2022.

Oleh karena itu Deddy melalui surat RSUD Cibinong tersebut “bohong” sehingga Plt Direktur RSUD Cibinong dapat di tuntut telah melakukan kebohongan publik.

LSM Penjara akan segera menindaklanjuti hal ini ke jalur hukum, supaya jelas, ungkap Deddy.

Deddy juga meminta BPK, KPK angar tak main-main dalam kasus ini harus tangan dan tuntas kasus ini. Karena menurutnya pengungkapan kasus Korupsi di Kabupaten Bogor ini sangat lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya ungkapnya.

“Hal ini juga menandakan pihak Inspektorat Kabupaten Bogor diduga belum mampu menjadi Leading Sector dalam menindak lanjuti temuan hasi pemeriksaan BPK karena tidak ada tindakan tegas dari Inspektorat dalam menjalankan tugasnya, sebagai contoh banyak nya surat Laporan dari kami yang sampai saat ini, kata Deddy.

Kita ketahui Pada Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, BPK langsung mengeluarkan rekomendasi untuk RSUD Cibinong mengembalikan ke Kas Daerah dengan batas waktu tertentu tiga bulan, bahkan ketika objek pemeriksaan tak menyanggupi waktu pengembalian tersebut, maka kasusnya dapat dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum lainnya.

Dalam Kasus ini kami LSM Penjara PN akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum agara di tindak lanjutin sesuai Undang -undang yang berlaku, ujarnya. (*)