IKLAN YARA

Bupati Bogor Harus Koreksi Kinerja Camat Klapanunggal

oleh -50.489 views
UPDATE CORONA

Bogor | Realitas – Masih melekat dibenak masyarakat Kabupaten Bogor khususnya warga Kecamatan Klapanunggal bahkan menjadi isu nasional ketika terjadi pencemaran air serta udara oleh limbah salah satu pabrik bahkan diduga memakan korban.

Kejadian tersebut masih hangat dan belum terhapus dalam benak adalah curhatan beberapa kepala desa juga di Kecamatan Klapanunggal kepada Bupati Bogor yang juga mengundang polemik serta menjadi sorotan publik diluar Kabupaten Bogor.

Sekarang adalagi yang menjadi sorotan media bahkan anggota dewan DPRD Kabupaten Bogor mempertanyakan apa yang kembali terjadi di Kecamatan Klapanunggal, yaitu berlangsungnya kegiatan galian C yang menurut informasi yang dihimpun Wartawan, Sabtu (31/7/2021).

BACA JUGA :   IMM Pasuruan Deklarasikan 2 Komisariat Baru di Kota dan Kab Pasuruan

Setahun yang lalu kegiatan tersebut sudah dihentikan serta disegel oleh petugas gabungan Muspida kabupaten bogor.

Bupati Bogor Harus Koreksi Kinerja Camat Klapanunggal

Namun hironisnya mendapat izin dari pihak mana kegiatan galian C yang berada di desa Nambo dan desa lulut tersebut hingga kembali beroperasi.

Yang lebih mengherankan lagi Camat Klapanunggal ketika dikonfirmasi oleh Media Realitas via telepon selulernya mengaku tidak tahu-menahu, Pada Jumat, (30/07/2021) pukul 12.45 wib.

Maaf saya tidak tahu karena tidak ada laporan, nanti akan kita cek dan akan kita laporkan ke Sat-pol PP Kabupaten, karena kita tidak berhak menindaknya, kita tidak ada PPNS dan izinnya dari propinsi karena mereka mengeluarkan,” ujarnya.

BACA JUGA :   H. Juanda Naim, Beri Penghargaan Untuk 4 Anak Didik MAN 1 Lampung Timur

Pada waktu yang sama kepala bidang (Kabid) penataan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rahmat Mulyana menjelaskan bahwa izin penambangan galian C itu dari pemerintah pusat.

“Semenjak ESDM Kabupaten Bogor dibubarkan pada tahun 2017 maka kewenangan penertiban serta pemantauan menjadi kewenangan Dinas ESDM provinsi Jawa barat.

BACA JUGA :   Lepas Keberangkatan Pasukan BKO Papua, Kapolda Riau: Selalu Waspada Potensi Ancaman

Kemudian pada tahun 2021 setelah ada revisi aturan dan kewenangan Oss maka kewenangannya dilimpahkan ke pemerintahan pusat,” paparnya. (Via WhatsApp).

Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bogor komisi 3 Ahmad Fathoni mengatakan,” jangan-jangan atau bahkan tidak ada izinnya itu”, Pemerintah serta aparat cepat bertindak tegas dan cepat.

Di lain pihak aktifis lingkungan hidup Maruli Sitinjak Sangat menyayangkan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat bahkan berdampak serta merusak lingkungan salah satunya kegiatan galian C di wilayah kabupaten bogor sangat memperhatikan. (Deddy Karim/RB)