Pemerintah Tetapkan Industri Miras Kategori Usaha Terbuka, MUI Kecewa: Bangsa Telah Hilang Arah

oleh -157.489 views
miras
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas

IDUL FITRI

Jakarta I Realitas – Pemerintah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai kategori usaha terbuka.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku kecewa.

REALITAS TV

Berikut pernyataan lengkapnya.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang masuk kategori usaha terbuka

“Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/2/2021).

Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa bangsa Indonesia ini dilihat dan diposisikan oleh pemerintah serta dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya.

BACA JUGA :   Polisi Ringkus Tiga Pelaku Hipnotis di Subulussalam

“Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” katanya.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah.”

“Karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” tambah Anwar.

BACA JUGA :   Istri JT Pelaku Penganiaya Perawat RS Siloam Buka Suara Soal Tindakan Suster

Semestinya, dikatakan Anwar, pemerintah tidak memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak.

“Serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya.”

“Tapi di situlah anehnya di mana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” kata Anwar.

“Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945.”

“Tapi dalam prakteknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.

BACA JUGA :   Korlantas : Berikut Tata Cara Alur Aplikasi Sinar SIM Presisi Nasional

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

Industri tersebut sebelumnya masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

UPDATE CORONA