LSM PENJARA PN ” Pemkab Bogor Harus Bertanggung Jawab Atas Jalan Yang Rusak

oleh -143.489 views
LSM PENJARA PN

IDUL FITRI

Cibinong I Realitas – KETUA LSM PENJARA PN, DPC Bogor Raya Deddy, mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melakukan perbaikan fasilitas umum khususnya jalan raya. Berdasarkan Invetigasi kami di Lapangan di Jln Tegar beriman Kabupaten Bogor (18/2/2021) sekitar pukul 9:00 pagi.

Sepanjang jalan Pantura jalan Tegar Beriman kami temukan jalanan berlobang, terlihat juga dalam Pantauan ada Pohon yang di trotoar sangat mengkwatirkan keadaan nya, di tambah lagi jalan tidak rata tambalannya bisa mengkibatkan pengendara motor terjatuh memakan korban, semakin lama diperbaiki takut nya semakin bertambah terjadinya kecelakaan yang memakan korban jiwa, Tuturnya.

REALITAS TV

“Pemerintah Kabupaten Bogor harus lebih memperhatikan masalah ini, selain tidak melakukan perbaikan, tanda atau rambu yang untuk mencegah terjadinya kecelakaan”

“Apabila tidak segera melakukan Perbaikan dan tidak di perhatikan maka Pemkab Bogor telah lalai dalam melakukan tugasnya.”

BACA JUGA :   RAKORDA DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab Muara Enim

Ada pasal pemidaaan apabila penyelenggara jalan (pemerintah) tidak segera melaksanakan tugasnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 ayat (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Menyatakan :

– Ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

– Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

– Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

– Ayat (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor yang celaka akibat jalan rusak tersebut bisa menuntut ganti rugi sebagaimana yang ada di Pasal 273 UU LLAJ sesuai undang-undang yang berlaku, paparnya,

BACA JUGA :   Polsek Kampar Kiri Hilir Tengah Amankan Pelaku Judi Togel Di Warung Tuak

Ketua LSM PENJARA PN Deddy meminta PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR :

1. Untuk segera memperbaiki seluruh jalan-jalan yang rusak baik kecil, ringan ataupun berat.

2. Untuk kerusakan –kerusakan jalan yang belum bisa secepatnya diperbaiki, Pemerintah Kabupaten Bogor wajib memberikan tanda ataupun rambu-rambu yang memberi informasi ada jalanan rusak.

3. Segera membuka jalur pengaduan bagi warga yang menemukan jalanan yang rusak. Jalur pengaduan dapat berupa pos pengaduan disetiap Kecamatan, Kantor lurah atau Desa setempat, call center atau melalui media social.

4. Membentuk suatu Tim yang bertugas untuk mencari dan menemukan jalanan yang rusak.

5. Memperbaiki jalan tambalan yang tidak rata ukuran nya. Tutup ketua LSM PENJARA PN Deddy. (Eka Gondrong)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas