Langsa | REALITAS – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Langsa H A Muthallib Ibrahim, SE,.SH,. M.Si,.M.Kn, mendesak Gakkumdu agar proses hukum pelaku dugaan money politik yang berhasil di tangkap di beberapa lokasi wilayah hukum polres Langsa.
Dugaan kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsa atau Money Politic kembali menjadi sorotan Organisasi Kepemudaan (OKP) Aceh untuk segera diusut tuntas, desakan itu datang dari Ketua YARA Langsa H A Muthallib Ibrahim, SE,.SH,. M.Si,.M.Kn,. “kit meminta Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemko Langsa, segara mengambil langkah penegakan hukum,” ujar H A Muthallib kepada sejumlah Wartawan Sabtu 30 November 2024 di Langsa.
“Kita sangat menyadari praktik politik uang kemarin terjadi hampir seluruh pelosok desa di pemko Langsa , tentu hal ini menjadi catatan merah dan mencoreng kualitas demokrasi Pemko Langsa,” sebut H Thallib ketua YARA Langsa.
Lebih lanjut H Thallib yang juga dosen FH Unsam dikatakannya, Praktik-praktik ini, jika dibiarkan akan berdampak pada runtuhnya harapan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara yang diberikan kewenangan dalam menangani persoalan itu.
“Gakkumdu itu punya tanggung jawab besar, harus segera menindak pelaku Money Politic dan mengusut tuntas mafia oknum paslon tersebut,” ujar nya.
“Sebagai negara hukum, kita mempunyai tanggung jawab moral yang sama dimata hukum guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak, termasuk pemberantasan dalang Money Politic, pada Pilkada,” ujar mantan Ketua Panwaslu Aceh Timur.
“Kita mencoba mempertegas situasi kebangsaan saat ini, termasuk menegakkan dan mengbalikan nilai-nilai dasar dalam berdemokrasi, dan itu kuncinya ada pada Gakkumdu. Agar kualitas demokrasi kita kedepan berjalan sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama,” ujar mantan Wakil ketua PWI Aceh.
Selain itu, dirinya meminta netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal tahapan penghitungan suara yang masih berjalan di Kecamatan-Kecamatan.
“Kita juga berharap agar APH konsisten pada netralitasnya dalam pengawalan penghitungan suara, pengawalan ketat dan memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur merupakan bentuk netralitas APH,” pungkas mantan pengawas pemilu itu.
Untuk diketahui, praktik Money Politic di Pemko Langsa, menjalang hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemko Langsa gencar dilakukan oleh oknum tim pemenangan beberapa Paslon kalah di Pemko Langsa ada sekitar 5 Paslon. Beberapa Video pengnangkapan Money Politic viral dan menghebohkan warga dunia maya, menjelang pencoblosan.
“Pilkada ini tanggung jawab penuh baik Gakkumdu dan Panwaslih di Kota Langsa, sekarang masyarakat Pemko Langsa, sedang menonton apa yang terjadi pada saat pilkada pemilihan kepala Daerah di pemko Langsa, apakah kasus ini akan berlanjut ke jalur hukum atau hanya sebagai sandiwara belaka, atau seperti anak anak yang sedang menonton Film si Unyil, sampai jumpa lagi,” tutup H Thallib.(*)
