LANGSA | REALITAS – Ratusan masyarakat terdiri atas kaum perempuan dan lelaki, Jumat 29 November 2024 sore berkumpul di Jalan A Yani (jalan protokol) atau di sekitar Kantor Panwaslih Kota Langsa.
Mereka merencanakan aksi demo ke Kantor Panwaslih yang berada di Lorong Petua Husen, Komplek Arakundo, Gampong Paya Bujok Seleumak, Kecamatan Langsa Baro.
Kedatangan mereka hendak mempertanyakan ke pihak Panwaslih Kota Langsa, terkait tindak lanjut laporan masyarakat tentang money politic (politik uang) yang terjadi pada Pilkada serentak 2024 di Kota Langsa.
Namun, pihak keamanan melarang mereka masuk ke lokasi Kantor Panwaslih Kota Langsa yang berada di Lorong Peutua Husen Gampong Paya Bujok Seleumak, karena para pendemo dikabarkan tidak memiliki izin.
Menurut amatan wartawan, saat ini petugas kepolisian berdiri berbaris atau memagar betis di depan lorong Petua Husin Komplek Arakundo tersebut, agar massa yang mayoritas kaum perempuan atau ibu-ibu itu tidak bisa langsung ke Kantor Panwaslih.
Sebelumnya, massa mulai berdatangan ke sekitar lokasi Kantor Panwaslih Kota Langsa pukul 14.30 WIB.
Mereka terpencar di sekitara jalan protokol, persisnya di depan SMKN 2 Langsa.
Di sana juga telah dijaga oleh aparat keamanan dari Polres Langsa dan Brimob bersenjata lengkap, untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan terjadi.
Tampak langsung turun ke lokasi Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah SIK SH MH, termasuk Wakapolres Kompol Dheny Firmandika SAb SIK, bersama sejumlah PJU Polres Langsa lainnya.
Namun, diduga karena tidak mengantongi izin demo dari Kepolisian, akhirnya sekitar pukul 15.30 WIB massa memilih membubarkan diri dari lokasi, usai terjadi negosisasi dengan pihak keamanan.
Sementara Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah SIK SH MH, kepada wartawan mengatakan, pemberitahuan aksi demo. Namun, hari ini koordinatornya mencabut bahwa demo tidak jadi.
Jika demo ini sesuai aturan, pihaknya akan memfasilitasi dan menjamin keamanan masyarakat menyampaikan aspirasinya.
Oleh karena ini hak demokrasi setiap warga negara dan dilindungi secara Undang-Undang. (*)
Sumber: srb
