Fachrul Razi Bahas Permasalahan Tanah Kombatan Kepada AHY

oleh -44.579 views
oleh
Fachrul Razi Bahas Permasalahan Tanah Kombatan Kepada AHY
Ketua Komite I DPD RI juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi dan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Dok Ist)

JAKARTA | MEDIAREALITAS – Ketua Komite I DPD RI juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi, mengundang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI, Selasa 2 Juli 2024.

Dalam Raker tersebut, Fachrul Razi menyampaikan kepada AHY terkait berbagai masalah pertanahan di daerah termasuk konflik pertanahan dan mafia tanah.

Razi juga memaparkan permasalahan tanah Kombatan sebagai hasil perjanjian MoU Helsinki dan dukungan tanah untuk Universitas-Dayah yang berada di sekitar lahan HGU (Hak Guna Usaha).

Senator Fachrul Razi meminta kepada Menteri AHY agar Desa juga diberikan kompensasi anggaran atas jual beli tanah supaya dana tersebut masuk ke kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Tidak hanyan itu, Fachrul Razi juga memaparkan persoalan sertifikasi tanah yang belum selesai.

Kata dia, “dari 66.000 desa di Indonesia, kurang lebih 22.000 desa yang ada di kawasan hutan, dan masyarakat di desa kawasan hutan itu, hingga saat ini terus menuntut untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya,” ucap Fachrul Razi di Gedung DPD RI Jakarta.

Dalam hal ini, Razi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran kementerian ATR BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Razi.

Kata dia, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program Reforma Agraria, menyelesaikan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai sehingga dapat mempercepat pelaksanan program tersebut.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tuturnya sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.

Raker ini dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir.

Pertemuan ini juga diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di daerah.

Di akhir rapat, AHY tidak lupa menyampaikan apresiasi, penghargaan, sekaligus rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Senator, khususnya di Komite I DPD RI.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPD RI dalam melakukan pengawasan atas berbagai kasus sengketa tanah, mafia tanah maupun kurangnya pelayanan di kantor Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah,” tutup AHY.

Editor: Rahmad