IKLAN YARA

Publik Kembali Pertanyakan Dugaan SPPD Fiktif Sejumlah Anggota DPRD Kotim

oleh -169.489 views
UPDATE CORONA

Sampit | Realitas – Publik kembali mempertanyakan tindak lanjut atau perkembangan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif yang melibatkan sejumlah Anggota Dewan di Kotim.

Informasinya bahwa ada 6 orang Anggota DPRD Kotim telah diperiksa polisi terkait dugaan SPPD Fiktif tersebut berinisial ML, PD, AS, RN, BD dan CD, kasus ini sempat menghebohkan publik.

Pasalnya kasus ini sempat menjadi perbincangan dan konsumsi publik, hingga saat ini kasus tersebut belum diketahui perkembangannya.

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kotim Bima Eka Wardana saat di konfirmasi melalui telephone seluler memberikan keterangan terkait dengan dugaan SPPD Fiktif tersebut mengatakan, ”Sudah selesai dan sudah di SP3 kan, kerugian sudah dikembalikan, namun besarannya belum tau pasti, itu ranahnya Ketua dan anggota,” terangnya.

BACA JUGA :   Kunker ke Cilacap, Jokowi Naik Perahu Rakyat Tanpa Pengawalan Ketat

Ketika dimintai komentarnya terkait kasus ini Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kotim Bima Eka Wardana memilih no comment.

Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin melalui AKP Zaldy Kurniawan Kabag Ops Polres Kotim mengatakan,” Itu kerugian negara sdh di kembalikan pak,” ujar Zaldy, Kamis, 26 Agustus 2021.

BACA JUGA :   Tinjau Vaksinasi Massal Akabri 96, Sigit: Terus Bekerja Tanggulangi Covid

Menyikapi permasalahan itu Zulkifli dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Borneo (LSM-GAB) angkat bicara,” Kalau seperti itu simple saja saya katakan disini Kalau maling itu terbukti dan mengembalikan hasil curiannya dan bisa menghapus pidananya, maka tidak banyak maling yang masuk ke penjara,” sindirnya, Kamis (26/08/2021).

Menurut Zulkipli, ”Berdasarkan aturan bahwa, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.

Meskipun pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi.

BACA JUGA :   Kemenag Minta Dubes Arab Cabut Penangguhan Keberangkatan Haji

Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan nanti,” tegasnya.

“Penanganan kasus ini nampaknya ada kejanggalan, membuat publik penasaran dan kebingungan, masa maling diampuni, kecuali oknum maling tersebut secara sadar mengaku salah mengembalikan barang curiannya sebelum Ia dilaporkan atau dipanggil polisi, ada apa ini semua,” pungkasnya. [Misnato].