IKLAN YARA

Ketua KPA Desak Pansus PBJ DPRA Gandeng BPKP RI dan LKPP Lakukan Audit Pelaksanaan Tender di Pemerintah Aceh

oleh -58.489 views
Ketua KPA Desak Pansus PBJ DPRA Gandeng BPKP RI dan LKPP Lakukan Audit Pelaksanaan Tender di Pemerintah Aceh
UPDATE CORONA

Banda Aceh I Realitas – Kinerja panitia khusus (pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) saat ini masih relatif belum maksimal karena terkesan hanya bicara persoalan kulit dari proses pengadaan barang dan jasa, KPA mintak tim audit yang ahli bisang proses tender.

Jika cuma sebatas bicara serapan anggaran realisasi tender lebih baik tak ada pansus PBJ, cukup melalui rapat banggar saja disampaikan pandangannya.

Ini kan kenapa dibentuk pansus PBJ karena disinyalir ada persoalan atau masalah terkait proses tender di Pemerintahan Aceh.

Sementara, sampai detik ini publik bertanya-tanya apa saja pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang sudah ditemukan oleh tim Pansus DPRA, tentunya perlu disampaikan kepada publik, agar semua terang benderang, demikian disampaikan juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara kepada media, Sabtu (07/08/2021) di Banda Aceh.

BACA JUGA :   Polisi Amankan 5 Agen Chip Higgs Domino di Sejumlah Lokasi Langsa

Menurut Refan, selain meminta data realisasi tender hingga saat ini, langkah kongkret dan mendalam seperti pendataan indikasi pelanggaran aturan yang terjadi, ujar nya.

Jadi, seharusnya Pansus PBJ DPR Aceh sudah melakukan pendataan dan mengkaji lebih lanjut secara lebih mendalam apa-apa saja tender yang tak berpotensi melanggar aturan untuk dilakukan langkah selanjutnya.

Dikatakan nya atau jangan-jangan proses tender di Aceh sudah sesuai dengan Perpres Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya,”ujarnya.

KPA juga mendesak Pansus PBJ DPRA untuk menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga independen lainnya untuk melakukan audit forensik pelaksanaan lelang di Pemerintah Aceh.

BACA JUGA :   Safaruddin Minta Polisi Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Mobil Ketua YARA Langsa

Setelah dilakukan pendataan, lalu kita mendesak Pansus PBJ DPRA menggandeng LKPP, BPKP RI dan lembaga independen lainnya untuk melakukan audit forensik terhadap pelaksanaan tender di Pemerintah Aceh.

Sehingga nanti semua jadi terang benderang, apakah benar ada yang melanggar aturan atau tidak.

Pasca dilakukan audit forensik, Pansus DPRA tentunya juga harus mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya kita harapkan juga disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pansus DPRA kepada rakyat Aceh, sebut Refan lagi.

Audit forensik, kata Refan, akan menjawab hipotesa publik terkait benar atau tidaknya adanya monopoli hingga keterlibatan mafia proyek dalam proses tender di Aceh, hingga temuan-temuan lainnya yag berpotensi melanggar aturan.

BACA JUGA :   Kapolresta Pimpin Apel gelar Operasi Patuh lancang Kuning 2021 di Mako Polresta Pekanbaru

Bahkan, proses lelang yang notabenenya menggunakan sistem IT akan lebih mudah dibuktikan pelanggarannya secara digital forensik.

“Jika keberadaan Pansus hanya untuk mewadahi dan menjembatani pengamanan tender pokir maka semua harapan publik akan kinerja maksimal pansus PBJ akan menjadi hampa, dan hanya seperti macan ompong belaka, padahal keberadaan Pansus sangat penting untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif.

Apalagi, yang sudah-sudah biasanya kinerja pansus sering berakhir tanpa kejelasan ending, namun kali ini kita berharap benar-benar menghasilkan temuan hingga rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti untuk membuktikan bahwa rakyat Aceh masih sangat layak berharap kepada kinerja maksimal para wakilnya di legislatif Aceh, tutup refan. (*)