BANDA ACEH | MEDIAREALITAS – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin menyampaikan, terkait persoalan pengungsi Rohingya, seharusnya protes publik ditujukan kepada Pemerintah Myanmar, bukan kepada pengungsi.
Hal itu disampaikan oleh Safaruddin dalam diskusi publik “Persoalan Pengungsi Rohingya Di Aceh, Tanggung Jawab Siapa?” yang diselenggarakan oleh Aceh Resource & Development (ARD), Sabtu 13 Januari 2024, di Banda Aceh.
Safaruddin menjelaskan, selama ini masyarakat cenderung melimpahkan kekesalan terhadap kedatangan pengungsi justru kepada pengungsinya, yang sebenarnya merupakan korban.
Padahal, katanya, protes itu semestinya diarahkan kepada Pemerintah Myanmar.
“Seharusnya yang disalahkan Pemerintah Myanmar, Karena tindakan mereka terhadap Rohingya, kita menerima imbasnya, mereka lari ke sini,” ujar Safaruddin.
Bahkan, katanya, YARA punya rencana untuk menuntut Kedutaan Myanmar.
Ia juga mendorong negara-negara Asia Tenggara supaya duduk bersama secara bilateral untuk menyelesaikan masalah ini.
Sementara Protection Associate UNHCR, Muhammad Rafki menyampaikan, kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh memang telah menimbulkan pro dan kontra.
Publik melihat dari sisi kemanusiaan, sosial budaya, dan ketahanan negara, Katanya, UNHCR menghormati semua opini tersebut.
“Apa pun pandangannya, yang terdepan kini adalah misi penyelamatan nyawa, Saat ini penyelamatan nyawa jadi prioritas, bukan hanya yang di laut tapi juga di lokasi-lokasi yang kurang layak,” ujarnya.
Ia juga menyesali adanya narasi yang memberi stigma negatif Rohingya, Menurutnya, jika ada kasus orang Rohingya mencuri kelapa warga, bertengkar sesama, tidak bersih, maka persentasenya sangat kecil.
Sehingga tidak layak dituduh atau digeneralisir kepada ras mereka.
Ulama Aceh, Ustaz Masrul Aidi, Lc menyebutkan, bahwa masyarakat Aceh sebenarnya tidak alergi dengan orang asing dan sangat memuliakan tamu.
Namun mereka menolak Rohingya karena tidak hadirnya pemerintah dalam menangani permasalahan ini.
Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah.
Seharusnya,Ustaz Masrul Aidi, menambahkan jika memang Pemerintah Indonesia menolak, maka harus ditolak sejak mereka belum mendarat ke Aceh.
Tapi jika pemerintah menerima, maka harus bertanggung jawab semuanya, Sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat.
“Kenapa kedaulatan laut kita lemah sekali, sehingga berkali-kali mereka masuk, Masalah pengungsi adalah masalah pemerintah, bukan masalah masyarakat,” ujarnya.
Sehingga ia mendorong masyarakat diberikan literasi yang baik dan pemerintahan harus mau bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya.(*)
Sumber: Serambi
