IKLAN YARA

Anggota Koperasi Cempaga Perkasa Kesal Terhadap Sikap Bupati Kotim

oleh -153.489 views
Anggota Koperasi Cempaga Perkasa Kesal Terhadap Sikap Bupati Kotim
Ket Gambar Khairul kanan pakai arloji putih menyerahkan berkas kasus Koperasi Cempaga Perkasa dengan Riduansyah,SH Penasihat Hukumnya
UPDATE CORONA

Sampit | Realitas – Khairul anggota Koperasi Cempaga Perkasa, salah satu yang memegang Kuasa dari anggota guna menyelesaikan permasalahan carut marutnya Administrasi Koperasi tersebut yang diduga kuat sarat dengan penyimpangan sehingga merugikan anggota.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan Media Realitas, Sabtu (7/8/2021), melalui Khairul bahwa dirinya merasa kecewa dengan sikap Bupati Kotim yang memberikan perintah kepada Dinas Koperasi dengan surat nomor 500/360/Ek/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021, perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Koperasi Cempaga Perkasa.

Menurut Khairul sikap Bupati Kotim sebagaimana yang tertera pada surat tersebut sangat mengecewakan pihaknya selaku anggota, lantaran Bupati dianggap memaksakan kehendak untuk membayarkan SHK Koperasi bulan Pebruari dan Maret kepada Ketua Koperasi yang masih bermasalah dengan dasar kesepakatan antara Cakra Hammer dengan Almudianur yang sudah Islah.

BACA JUGA :   IMM Pasuruan Deklarasikan 2 Komisariat Baru di Kota dan Kab Pasuruan

“Koperasi Cempaga Perkasa selama dipimpin Cakra Hammer selaku ketua, kami menilai banyak bermasalah yang merugikan anggota dan tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),” ujar Khairul.

“Tiba-tiba kami dikagetkan dengan munculnya SK Notaris dan terdaftar di Menkumham dengan dasar Berita Acara RAT yang diduga direkayasa dan cacat hukum oleh Cakra Hammer dkk dengan dihadiri hanya 45 orang anggota saja, sehingga Dinas Koperasi merekomendasikan dan menganggap RAT itu sah menurut Hukum,” jelas Khairul.

“Menyikapi hal tersebut kami melakukan protes kepada Dinas Koperasi, alhasil Dinas Koperasi Kabupaten Kotim akhirnya mengarahkan kepada kami anggota untuk melaksanakan Rapat Anggota Koperasi Luar Biasa (RAKB), lalu kami laksanakan RAT Almudianur terpilih sebagai Ketua Koperasi, namun Dinas Koperasi masih menganggap RAKLB kami juga cacat hukum, dengan alasan tidak mengundang pengurus lama,” papar Khairul.

BACA JUGA :   Niat Lerai Perkelahian, Anggota TNI di Depok Tewas

Dengan demikian pihak dinas koperasi menganggap kedua-duanya cacat hukum dan dianggap Koperasi Cempaga perkasa Belum ada pengurus yang definitive.

“Kami tidak setuju dengan kebijakan Bupati untuk memaksakan membayar SHK bulan Pebruari dan Maret 2021 tersebut kepada Pengurus lama, walaupun ada islah antara Cakra dan Almudianur karena Almudianur kami anggap sudah mmenghianati kami mengambil keputusan sendiri tanpa ada koordinasi dengan kami selaku anggota,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Bupati Tapanuli Tengah Bangun Kembali 2 Rumah Warga Yang Terbakar

“Karena itu kami sudah menyurati Pihak terkait termasuk pihak perusahaan PT. Wana Yasa Kehuripan Indonesia agar mempending kembali pembayaran tersebut sebelum ada kesepakatan dari anggota, atau sampai ada solusi lain yang sipatnya Independen, tanpa melibatkan Cakra dan Almudianur untuk membagikan SHK dimaksud,” tegasnya.

“Kami akan melakukan demo damai ke Perusahaan PT. WYKI yang sudah kami agendakan semula pada hari Senin 10 Agustus 2021, namun kerena sesuatu dan lain hal demo itu akan kami laksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2021, surat pemberitahuan aksi sudah kami sampaikan ke Polsek Cempaga,” pungkasnya. (Misnato)