Berusaha Memahami Pasal 27 Tentang UU ITE

oleh -266.489 views
Pasal 27

IDUL FITRI

Oleh : Misnato (Petualang Jurnalis)

Banyak kalangan pengamat hukum menyebutkan Pasal 27 sebagai pasal Karet dalam UU ITE,  Penerapan Pasal 27 dinilai tidak merujuk ke KUHP.  Dalam beberapa waktu terakhir perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 memunculkan keresahan di kalangan masyarakat.

Penulis mencoba menorehkan pandapat yang hampir sama, mencoba memahami hukum ini mudah-mudahan tidak tersandung pasal ini juga, dalam bentuk ikut mengkritik. Adanya pasal yang multitafsir pada UU ITE dinilai karena pasal tersebut tidak merujuk kepada KUHP. Akibat muatan yang terlalu luas dan multitafsir, tidak jarang dalam penerapannya Pasal 27 UU ITE menjauh dari Pasal yang ada di KUHP.

Akibat muatan yang terlalu luas dan multitafsir, tidak jarang dalam penerapannya Pasal 27 UU ITE menjauh dari Pasal yang ada di KUHP.

Dalam penerapannya,  Pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak merujuk pada pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Muatan yang terlalu luas dan multitafsir ini, tidak jarang dalam penerapannya justru tidak merujuk pada pasal 310-311 KUHP yang seharusnya hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang yang diduga  penghinaan apabila demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, tidak bisa dipungkiri perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 memunculkan keresahan di kalangan masyarakat.

Bahkan, menjadi alat kriminalisasi, saling melapor satu sama lain sehingga banyak masyarakat, tokoh dan bahkan jurnalis yang ikut terjerat dan menjadi korban UU ini.

Pasal 27 UU ITE juga kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap konten jurnalistik. Pada praktiknya sangat potensial Pasal 27 ayat (3) ini juga dikhawatirkan bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tafsir Pasal 28 ayat 2 itu juga sangat sangat luas dan multitafsir karena suatu kritikan bisa dianggap menghina, bahkan bisa dianggap menyebar informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian.

Ini akan menimbulkan distorsi dalam konteks kebebasan berpendapat dan mengeluarkan kritik, yang bisa berpotensi membungkam dan memberangus demokrasi di Indonesia.

Penulis setuju apabila pasal-pasal karet seperti Pasal 27 dan 28 dipertimbangkan untuk direvisi dan/atau dicabut dari UU ITE. Namun,  upaya untuk terus menghadirkan cyber space yang terbebas dari fake, hate speech dan hoax menjadi kebutuhan dasar dalam perkembangan digital saat ini, selain penegakan hukumnya itu sendiri.

Seharusnya pemerintah dan negara hadir untuk melakukan edukasi yang cukup terhadap masyarakat terkait literasi digital, pasalnya edukasi masyarakat itu perlu dilakukan agar memahami bagaimana batasan-batasan menggunakan teknologi informasi khususnya di media sosial (Medsos), memproduksi konten digital yang baik, sehingga penggunaan teknologi tetap berjalan sesuai dengan fungsi positifnya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 28 ayat (2) UU ITE disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

UPDATE CORONA