Ketua Umum DPP GPPS Surati Kades Tumbang Baraoi Terkait Kejelasan Penggunan DD/ADD TA 2020/2021

oleh -105.489 views
Ketua
Ilustrasi

IDUL FITRI

Kalteng I Realitas – Ketua umum Perkumpulan DPP GPPS (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Peduli Pembangunan Se-Kalimantan) Apriato Nandau telah menyurati Agiansyah Kepala Desa (Kades) Tumbang Baraoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, 29 Mei 2021 lalu.

Dengan nomor surat : 11/DPP-GPPS/V/2021, Perihal Mohon Salinan Informasi Publik, terkait kejelasan terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020/2021, melalui LPJ APBDES Tahun 2020/2021, serta Data penerima BLT 2020/2021 yang diduga kuat bermasalah.

REALITAS TV

Pasalnya menurut Apri pernyataan Kades Tumbang Baraoi bahwa Kades sudah melakukan Musdes dengan masyarakat desa melalui media Tabengan tanggal 4 Mei 2021 yang lalu, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.

“Saya kira kalau menurut Kepala Desa Tumbang Baraoi mereka sudah melakukan Musdes yang dimaksud itu pas awalnya saja, lalu itukan perlu di verifikasi dulu dari pada hasil verifikasi itu saya duga kepala desa tidak ada mengundang masyarakat untuk duduk bermusyawarah lagi, sehingga masyarakat bingung terhadap pengurangan BLT bahkan Ketua BPD Subsidie menyatakan tidak pernah menandatangani pengurangan BLT,” ujar Apri Senin (7/6/2021).

BACA JUGA :   Jelang Hari Bhayangkara, Polda Banten Bagikan Paket Sembako

“Berdasarkan Video amatir yang beredar di Medsos bahwa Ketua BPD tidak tau atas pengurangan jumlah penerima BLT kepada masyarakat, bahkan Ketua BPD menyatakan tidak ada menandatangani terhadap pengurangan penerima BLT itu, lalu siapa yang tandatangani,” ujar Apri.

“Lalu siapa yang diduga memalsukan tanda tangan Ketua BPD itu, padahal jika memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah jelas mengatur hal tersebut,” papar Apri.

Lanjut Apri,” Jika memang Kades Tumbang Baraoi sudah melakukan Musdes kepada masyarakat sebagaimana pernyataan Kades melalui media Tabengan Jum’at pagi (4/5/21), tentunya masyarakat Desa Tumbang Baraoi tidak akan mengeluh dan keberatan atas kebijakan Kades ini,” kata Apri kepada media ini.

“Karena setiap perencanaan, penyaluran, penerima hingga pertanggung jawaban di lakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui Musdes, namun faktanya bertolak belakang, masyarakat masih mengeluh, bingung dan masih merasa dirugikan oleh kebijakan Kades,” jelas Apri.

“Jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, maka kami dari perkumpulan Gerakan Peduli Pembangunan Sekalimantan (GPPS) akan mengawal masyarakat melaporkan kasus ini kepada pihak penegak hukum,” ujar Apri.

“Karena tidak hanya berbicara di BLT saja namun terhadap Pembangunan Desa dan Bumdes itu juga bagaimana, karena jelas amanat undang-undang dan peraturan untuk penggunaan ADD/DD harus di lakukan secara terbuka, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, kita tunggu saja itikad baik kepala Desa Tumbang Baraoi,” tambah Apri.

BACA JUGA :   Pantau Operasi Yustisi, Kapolda Metro Jaya Minta Warga Taati Prokes

“Sampai hari ini surat kami belum mendapatkan balasan dari Kades Tumbang Baraoi, namun jika tidak ada itikat baik dari Kades untuk meresfon dan menjawab surat kami, jangan salahkan masyarakat jika nantinya masyarakat mengambil tindakan untuk menyampaikan laporan atau pengaduan ke penegak hukum dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melakukan orasi,” saya tetap berjuang bersama masyarakat tumbang baraoi sampai persoalan ini selesai,” pungkas Apri.

Sampai berita ini kami terbitkan Kepala Desa Tumbang Baraoi Agiansyah belum bisa dikonfirmasi. (Misnato)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas