Pemilu 2024 Suara Keluarga Eks PKI kemana? dan Kompleksitasnya

oleh -138.489 views
2024

IDUL FITRI

Kotawaringin Timur I Realitas – Pemilihan Umum Pileg dan Pilpres serentak telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada 28 Pebruaria 2024, yang diperkirakan merupakan pertarungan jauh lebih sengit dari sebelumnya seperti Pemilhan Legeslatif dan Pilpres antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada tahun 2019 lalu.

Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Gumarang selaku Pengamat Sosial Politik yang berdomisili di Kalimantan Tengah tepatnya di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (07/06/21).

REALITAS TV

Pertarungan Pemilu pada 28 Pebruari 2024 mendatang bagaikan perang terbuka dengan menggunakan segala cara, bahkan kemungkinan tak lagi harus tunduk dengan Konvensi Jenewa.

Banyak kelompok yang ingin merebut kursi kekuasaan tersebut, walaupun berasal dari Partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mereka akan membuat kekuatan baru sudah jelas pecah koalisi dan mereka tidak menyia-nyiakan ruang dan peluang untuk merebut kemenangan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang.

Karena momentum yang tepat dimana masa Joko Widodo yang identik dengan PDIP atau yang terkenal dengan sebutan sebagai petugas partai Banteng Moncong Putih merupakan jabatan periode terakhir yang tak bisa lagi mencalon sebagai presiden.

Lanjut Gumarang, di lain sisi, PDIP tetap berjuang untuk mempertahankan agar sebagai pemenang kursi diparlemen dan Pilpres 2024 nanti, namun tak semudah itu bahkan ada lagi kelompok yang sudah terpola dengan membangun isu cukup fundamental, yaitu kelompok yang indentik dengan kekuatan Islam atau pro Islam anti komonis atau identik dengan anti PKI.

Seperti ingin mengulang kejayaan, kekuatan Islam yang pernah terjadi pada Pemilu Indonesia pertama tahun 1955 sebagai pemenang, semangat itu sekarang nampak mulai ditumbuh kembangkan dimasyarakat, karena mereka menganggap selama ini paham komonis alias eks PKI menyalurkan hak politiknya di partai yang memiliki chemistry (sebuah reaksi) antara mereka.

Karena keturunan eks PKI cukup besar, pada saat Pemilu pertama saja tahun 1955 jumlah suara yang di perolehnya lebih dari 6 juta pemilih sebagai pemenang ketiga.

Apa lagi saat sekarang jelas jumlah mereka bertambah sehingga memiliki nilai tawar yang kuat terhadap perahu mana yang cocok tempat mereka berkembang biak.

Karena Partai Komonis tidak boleh atau dilarang di Negara Republik Indonesia, namun mereka tetap memiliki hak politik dalam demokrasi, baik dipilih maupun memilih mereka berhak menggunakan dalam pesta demokrasi sebagai Warga Negara Indonesia.

Lantaran pada jaman Pemerintah Soeharto dikenal dengan nama Orde Baru (Orba) paham komonis atau Partai Komonis Indonesia (PKI) dilarang, bahkan anak cucunya atau garis keluarganya tidak boleh masuk PNS, TNI, POLRI, Jabatan Politis bahkan ikut politik praktispun tidak diberi tempat.

BACA JUGA :   Diduga┬áMain Proyek, 3 Kajati dan 8 Kajari di Copot

Sehingga begitu rezim orde baru tumbang dan berganti jaman reformasi, di jaman reformasi ini mulai terbuka semua komponen masyarakat diberikan kebebasan berdemokrasi dan politik termasuk bagi keluarga besar eks PKI.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh keluaga besar eks PKI, merekapun mulai membangun hubungan politik dengan salah satu partai yang mereka nilai memiliki chemistry.

Partai tempat penampung itu pun tak sia-siakan peluang untuk meraup suara yang mengambang tersebut, karena dinilai suara yang mengambang tersebut memilki potensial dan ini sah-sah saja dalam negara demokrasi.

Sehingga akan terbangun hubungan timbal balik dalam sebuah Partai atau gerbong lokomotif politik sepanjang memenuhi syarat dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tempat berkiprah politik mereka.

Tumbangnya orde baru dan menjadi jaman reformasi maka dibebaskan eks PKI serta keluarganya untuk menyalurkan hak politik pasif maupun aktif dalam pesta demokrasi, hal ini juga merupakan pemicu dan kesempatan pelampiasan atas kekecewaan dan sakit hati mereka selama pemerintahan orde baru yang berkuasa.

Mereka merasa tertindas atau hak warga negaranya secara personal dihilangkan pemerintah orde baru, maka mereka tumpahkan kekuatan politik mereka pada salah satu partai yang mereka nilai memilki chemistry untuk menyalurkan hak demokrasi dan politik mereka sebagai warga negara Indonesia.

BACA JUGA :   PJID Riau Bentuk Panitia Dalam Rangka Rapat Kerja Daerah

Pemilu 2024 mendatang memang merupakan beban berat bagi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Banwaslu dan pihak Keamanan, ditambah lagi Presiden Joko Widodo kader salah satu partai yang tidak akan cuti karena tidak ada ketentuannya.

Belum lagi ditambah anak minantu jadi walikota, terikat dengan partai maka Presiden Joko Widodo untuk bersifat netralitas sulit sehingga delematis, dilain masalah lagi pertempuran Pileg dan Pipres adalah menentukan nasif terhadap semua Partai untuk mengikuti dan suksesnya mereka untuk bisa mengikuti Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang.

Lain lagi diluar pemasalahan politik, Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan krisis kesehatan yaitu wabah corona atau pandemi covid-19 yang tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, yang berdampak terhadap goncangan atau krisis ekonomi dan mental.

Maka diharapkan pihak penyelengara Pemilu dan keamanan harus bersifat ekstra hati-hati, netralitas dan profisional sebagai stabilator yang ditugaskan negara untuk menentukan nasif bangsa Indonesia disaat momentum strategis melaksanakan amanah kostitusi yang rentan dengan perpecahan. (Misnato)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas