LSM PENJARA PN : Dinas Sosial Bogor Diduga Lakukan Pungli Liar

oleh -133.489 views
LSM PENJARA PN

IDUL FITRI

Bogor I Realitas – LSM PENJARA PN Dinas Sosial Pemkab. Bogor diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada Perusahaan sangat lah tidak terpuji, Senin ( 17/5/2021)

Ketua LSM PENJARA PN, Dpc Bogor Raya Deddy mengatakan saat ini lagi ramai Pemberitaan Dinas Sosial Kabupaten Bogor melakukan kegiatan dan meminta bantuan kepada perusahaan secara langsung saat kegiatan santunan Ramadhan.

REALITAS TV

” Deddy mengatakan Apa yang di lakukan kepala Dinas Sosial diduga meminta pungutan liar (Pungli) kepada Perusahaan sangat lah tidak terpuji, saat ini seluruh Rakyat indonesia sedang melawan virus covid-19, dimana saat ini Perusahaan – Perusahaan banyak mengalami pemerosotan pendapatan hingga Pengurangan Karyawan, malah ada perusahaan yang sampai bangkrut akibat dampak covid-19, ungkap nya

Lanjut nya, Ketua LSM PENJARA PN Deddy melihat surat edaran tersebut jelas melanggar hukum yang mencederai asas reformasi birokrasi, seharusnya dinas Sosial menjalankan tupoksi nya membantu warga yang kesusahan, memperhatikan warga yang tidak mampu wajib diberikan Bantuan oleh Dinas Sosial, banyak Program – Program Dinas Sosial yang diberikan dari Pemerintah Pusat, namun bukan program meminta bantuan ke Perusahaan – Perusahaan pakai proposal, ini bukan Program Pemerintah, Intansi Pemerintah seharusnya bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Kepala Dinas Sosial di duga melanggar PP 53 Tahun 2010, serta melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi sampai mengeluarkan surat edaran berstempel Dinsos” tutur Ketua LSM PENJARA PN, DPC Bogor Raya, Deddy.

BACA JUGA :   Polda Aceh Gelar Operasi Bibir Sumbing Secara Gratis

Deddy mengatakan dalam permasalahan ini Dinas Sosial Kabupaten Bogor melakukan pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada beberapa perusahaan melalui proposal, kepala Dinas Sosial diduga terindikasi Pungli, akan kami telusuri, Setidaknya dua pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada pelaku praktik pungutan liar atau pungli, yaitu Pasal 368 dan Pasal 423. Pasal 368 ancaman hukumannya penjara maksimal sembilan tahun, sedangkan Pasal 423 ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya enam tahun, ujar nya

BACA JUGA :   Aa Gym Digugat Lagi, Teh Ninih Siap Hadir ke Pengadilan

“Pasal 368 KUHP subjeknya perseorangan, sementara Pasal 423 KUHP subjeknya pegawai negeri, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.”

Ketua LSM PENJARA PN, Deddy meminta Klarifikasi kepala Dinas Sosial kabupaten Bogor terkait dugaan melakukan pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada beberapa perusahaan melalui proposal, kami juga meminta informasi sudah berapa banyak proposal yang dilayangkan ke Perusahaan – Perusahaan sekaligus meminta kemana peruntukan nya digunakan, Bila tidak diberikan penjelasan, maka LSM PENJARA PN akan membuka alat bukti dugaan Melakukan Pungli Dinas Sosial Kabupaten Bogor, LSM PENJARA PN akan berkoordinasi KEMENDAGRI, OMBUSMAND Jakarta dan Kajari Provinsi Jawa Barat, beserta Aparat Penegak Hukum Saber Pungli. Beber, Ketua LSM PENJARA PN, Deddy

“kami LSM PENJARA PN akan pantau terus dugaan Pungli di Lakukan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan setiap perkembangan akan kami muat di media tunggu berita selanjutnya nya”, tutup nya. (Eka Gondrong)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas