Banda Aceh | MEDIAREALITAS – Puluhan masyarakat dari Aliansi Peduli Rakyat (APRAH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis 9 November 2023.
Aksi unjukrasa itu terkait keterlambatan pembahasan APBA 2024 dan alokasi pokok pikiran (Pokir) yang diduga tidak mementingkan kepentingan Rakyat Aceh.
Koordinator aksi, Saiful Mulqi mengatakan, saat ini kondisi Aceh sedang dilanda krisis kepentingan para pihak yang ingin menjerumuskan kepada kegagalan kepemimpinan eksekutif.
Kata dia, isu Persoalan Bagi-bagi Kue Pokir Dewan yang belum ada titik temu menyebabkan keluar stetmen ketua DPRA Zulfadli meminta presiden joko widodo untuk mencopot Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki.
Puncak menculnya kegeraman public kepada lembaga legislatif. Pasalnya Pemerintah Aceh itu bukan hanya Pj Gubernur, secara teknis pembahasan APBA itu dapat dibahas langsung oleh DPRA dengan tim TAPA, ujarnya.
Menurut dia, tidak ada kewajiban dan keharusan secara aturan yang mewajibkan Pj Gubernur harus hadir rapat pembahasan RAPBA karena sudah ada Tim TAPA terdiri dari Sekda, Bappeda, para Asisten dan kepala Dinas Keuangan Aceh yang mewakili Pemerintah Aceh.
Namun ujarnya, patut diduga pembahasan RAPBA 2024 itu tak kunjung dibahas dan buntu hanya karena belum adanya kesepakatan terkait alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) sesuai dengan permintaan DPRA diduga rakusnya DPRA dalam mengeruk uang rakyat.
Upaya penyelamatan uang rakyat Aceh di tengah peraturan politik 2024 kata dia, merupakan langkah penting yang harus dilakukan.
Apalagi ucapnya, APBA dapat dioptimalkan program prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyat Aceh serta tidak digunakan untuk kepentingan kampanye atau pemenangan politik oleh pihak-pihak tertentu, ujarnya.
Aliansi Peduli Rakyat Aceh Meminta Kepada Presiden Joko widodo melalui Mendagri tidak lagi mengakomodir kepentingan DPRA yang bicara nasib rakyat, justru merekalah yang melukai hati rakyat aceh, justru pelaksanaan pokir anggota Dewan banyak bersamalah,yang hanya untuk kepentingan Pribadi dan kelompoknya saja.
Aliansi Peduli Rakyat Aceh juga meminta Kepada Kejaksaan Provinsi Aceh yang baru agar mengaudit Pokirpokir Dewan yang bermasalah salama anggaran 2022-2023 yang kegunaan nya hanya untuk kelompok dan kroni TIM Nya.
“Aliansi Peduli Rakyat Aceh Meminta pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui peraturan gubernur menjadi solusi konkret. Hal ini agar anggaran itu dapat diselamatkan dan dimaksimalkan untuk rakyat,”tegas Saiful Mulqi.
Tak hanya itu, Aliansi Peduli Rakyat Aceh meminta Kepada Aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan Aceh untuk mengusut tuntas Pokir-pokir ke akar-akar nya aktor penting dalam Kasus dugaan Korupsi Pengadaan Buku Adat dan Meubelair di MAA, Turnamen Bola Kaki Anggaran 500 juta dan Pekerjaan Jalan Guhang Abdya, yang merugikan negara yang diduga keterlibatan Birokrasi TOP Di Aceh yang harus segera di usut.
Demonstran juga mendesak kejaksaan Aceh untuk kembali mengusut tuntas Aktor Aktor Sampai Ke Akarnya terkait Temuan BPK di DPKKA yang menghilangkan uang Rakyat Aceh sekitar 22,3 Milar di tahun 2013 yang kami anggap belum selesai.
Aliansi Peduli Rakyat Aceh yang tergabung semua Stakeholder, pemuda Aceh, Mahasiswa, Tokoh masyarakat dan tokoh santri itu meminta kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk menjalankan roda pemerintahan sebagaimana amanah pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Jadi, pj gubernur bukanlah orang yang berkewajiban untuk memenuhi keinginan dewan Aceh.
“Kami berharap bersamalah membangun Aceh, tolong dianggarkan dana – dana untuk kepentingan umum untuk kepentingan rakyat Aceh tidak hanya kelompok saja,” teriak salah satu pendemo.
Mereka juga mengatakan, dana Pokir dan JKA sama-sama bersumber dari anggaran Otsus Aceh. Pada tahun 2023 alokasi Pokir DPRA mencapai Rp 1,6 Triliun, sementara anggaran otsus Aceh terus menurun, sehingga jika Pokir terus dipaksakan maka korbannya adalah anggaran JKA.
Berdasarkan penggunaan otsus Aceh maka ada 6 prioritas utama yakni salah satunya pelayanan kesehatan masyarakat yang direalisasikan melalui JKA. “Jangan sampaikan karena memuluskan ambisi dewan untuk anggaran pokir dalam jumlah besar lagi, anggaran JKA justru jadi korbannya. JKA untuk kepentingan rakyat semua, sementara Pokir hanyalah kepentingan wakil rakyat dan segelintir kelompok tertentu saja, ini adalah realitanya,” pungkasnya. (*)
