Jakarta | MEDIAREALITAS – Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma meminta lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk menyampaikan sikap secara resmi, atas perang dan tragedi kemanusiaan sedang terjadi di Palestina.
Itu disampaikan Haji Uma, sela pembacaan laporan mewakili Provinsi Aceh di Sidang Paripurna DPD RI, masa Sidang II Tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023.
Kata dia, DPD RI harus bersikap menanggapi perang di Palestina, karena ini sudah menjadi bencana kemanusiaan. “Sekian ribu jiwa meninggal dunia,” tegas Haji Uma.
Haji Uma juga menyatakan, meminta parlemen menyatukan kekuatan dan mengajak parlemen dunia, secara bersama menyuarakan sikap kolektif terhadap upaya nyata guna menghentikan perang segera mungkin.
“Perang harus segara dihentikan, untuk itu penyatuan kekuatan dan mengajak parlemen dunia guna memberi tekanan politik bagi perwujudan penghentian perang segera mungkin,” harap Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh itu.
Dalam kesempatan pembacaan laporan reses mewakili Provinsi Aceh, Haji Uma melaporkan adanya regulasi belum menjawab, terkait tata kelola aset di daerah.
Khususnya, kata dia, di daerah pemekaran serta keterbatasan anggaran daerah dalam penataan aset, sehingga berharap dukungan solusi pemerintah pusat.
Selain itu, dalam kapasitas mewakili Provinsi Aceh, Haji Uma turut melaporkan berbagai temuan masalah dan aspirasi dari tiga anggota DPD lain asal Aceh, sesuai bidang kerja komite masing-masing anggota selama masa reses di daerah pemilihan.
Ada pun berbagai perihal itu, antara lain terkait kelangkaan pupuk subsidi di Aceh Utara dan daerah lain di Aceh. Kemudian, pembangunan waduk Krueng Pase belum rampung, sehingga ikut berdampak terhadap kenaikan harga beras dan gagalnya panen gabah masyarakat.
Selain itu, ia pun melaporkan temuan Komite III di Aceh, terkait belum adanya keberpihakan anggaran bagi pengembangan sektor pariwisata, sehingga tidak berkembang secara maksimal.
Sementara, mewakili Komite I, aspek kemandirian dana desa dengan proses pengawasan lemah, serta adanya hambatan dalam arah keseragaman di tentukan pemerintah daerah, sehingga desa terpaksa ikut polarisasi pemerintah daerah.
Editor: Rahmad
