Inflasi Banda Aceh Semakin Naik, Komitmen Mendagri Copot Pj Kepala Daerah Ditagih

oleh -31.579 views
kenaikan inflasi Banda Aceh
Foto: Koordinator Kaukus Peduli Kota (KPK).

 GOOGLE NEWS

 

Banda Aceh | Realitas – Angka Inflasi Kota Banda Aceh November 2022 kembali mencatat kenaikan sebesar 0,11%, hal ini menunjukkan kenaikan inflasi Banda Aceh sudah melebihi inflasi nasional yang naik hanya 0,09% pada November 2022.

“Mirisnya, kenaikan inflasi di kota Banda Aceh ini terjadi dikala Kabupaten/kota lainnya di Aceh seperti Aceh Barat terjadi deflasi sebesar 0,62 %, dan Kota Lhokseumawe juga mengalami deflasi sebesar 0,36%, bahkan untuk Provinsi Aceh sendiri mengalami deflasi sebesar 0,12%. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Walikota Bakri Siddiq masih sangat buruk, sehingga semakin membuat masyarakat kecil semakin terjepit,” ungkap Koordinator Kaukus Peduli Kota (KPK), Jum’at (2/12/2022).

Dia menambahkan, setelah kembali mengalami kenaikan saat ini tingkat inflasi tahunan Banda Aceh juga semakin bertengger diatas 5% dimana pada bulan oktober tingkat inflasi tahun kelender di Banda Aceh memang sudah 5,22%.

BACA JUGA :   Kapolri Didesak Selidiki Kinerja KIP Aceh Timur

Sementara arahan Presiden RI secara tegas meminta pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dibawah 5%.

Dia melanjutkan, dengan inflasi yang begitu tinggi di Banda Aceh, tentunya kita menagih  mendagri yang sebelumnya mengatakan bahwa Mendagri tidak akan main-main dengan persoalan ini, bahkan Mendagri akan mencopot Pj kepala daerah yang buruk dalam penanganan inflasi. Namun faktanya hingga saat ini komitmen mendagri itu tidak terbukti.

“Tentunya komitmen mendagri akan ditagih apalagi tingkat inflasi tahun kelender di Banda Aceh sudah diatas 5% dan sudah terbukti mengangkangi arahan presiden. Apakah mendagri akan menjadi tameng dan tidak serius menindaklanjuti hal itu apabila daerah tersebut dipimpin oleh pejabat eselon II yang berasal dari mendagri, seperti halnya kota Banda Aceh. Jika itu terjadi maka mendagri sendiri sudah terkesan turut melindungi pejabat kepala daerah yang mengabaikan arahan presiden, dan loyalitas mendagri terhadap arahan presiden akan jadi pertanyaan publik, apakah Mendagri tidak berani mengevaluasi Pj Walikota Banda Aceh yang buruk dalam penanganan inflasi hanya karena dia adalah salah satu pejabat kuat di Mendagri,” ujarnya.

BACA JUGA :   Pelaku Begal Payudara di Nagan Raya Ditangkap Polisi

Bahkan dia menilai dengan tingkat inflasi tahun kelender diatas 5% itu menunjukkan bahwa Pj Walikota Banda Aceh tidak peka terhadap kesulitan rakyat kecil. “Persoalan harga barang dan jasa mungkin tak bakal terlalu terasa oleh para pejabat atau kalangan ekonomi menengah ke atas namun hal itu jelas-jelas membuat rakyat kecil semakin menderita. Sehingga Pj Walikota Banda Aceh terbukti tidak peka dengan jeritan rakyatnya,” katanya.

Dia menyebutkan, arahan mendagri kepada pemda dalam pengendalian inflasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pemko Banda Aceh. Hal ini terbukti dari 4 arahan mendagri tidak terlihat berjalan di Banda Aceh. “Dalam hal pengendalian inflasi, mendagri dalam arahannya meminta pemda memanfaatkan pos BTT dari APBD sebagai upaya perlindungan sosial, pengalihan DAU dan DBH sebesar 2% untuk jaring pengaman sosial, penyaluran bansos hingga pemanfaatan dana desa. Namun semua itu jelas-jelas tidak diindahkan dan dijalankan dengan optimal oleh Pj Walikota Banda Aceh,” bebernya.

BACA JUGA :   Polisi Aniaya Pelajar di Simeulue

Menurut Ikhwan, komitmen mendagri untuk bersikap tegas kepada Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq akan jadi tolak ukur bagi masyarakat Aceh terkait benar atau tidaknya pemerintah pusat dalam menjalankan komitmennya. “Kita juga berharap presiden RI menegur mendagri agar tidak pandang bulu, dan tidak malah bersikap lunak kepada penjabat kepala daerah walaupun itu merupakan pejabat eselon dari Mendagri sendiri, jika tidak maka akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyat,” tegasnya. (*)