Kadis DLH Kabupaten Bogor Harus Tanggung Jawab Perkara Penyelewenangan Keuangan 6 UPT

oleh -175.579 views
oleh
Kadis DLH Kabupaten Bogor Harus Tanggung Jawab Perkara Penyelewenangan Keuangan Dilakukan 6 UPT
foto ist

Cibinong | Realitas – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PENJARA PN meminta kepada Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor agar bertanggungjawab terkait kasus penyelewenangan keuangan yang dilakukan 6 UPT di Kabupaten Bogor.

Temuan penyelewenangan keuangan itu berdasarkan survai BPK RI Perwakilan Jawa Barat beberapa waktu lalu. kata Ketua LSM PENJARA PN Deddy Karim kepada Wartawan, Jum’at (11/11/2022) di Cibinong.

Lanjut Deddy, kita tim KLSM PENJARA PN akan terus memantau proses pengembalian kerugian negara dari temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Hal ini untuk memastikan tidak adanya negara mengalami “kerugian dari penyelewenangan keuangan yang dilakukan UPT – UPT Sampah Cibinong Kabupaten Bogor.

Deddy mengatakan menurut Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: ”Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, ujarnya.

Kasus temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat terdapat rekapitulasi kekurangan penyetoran retribusi persampahan/ kebersihan kabupaten Bogor yang harus disetor ke Kas Daerah Pada Enam UPT Serta DLH seperti, UPT Persampahan Cibinong, UPT Persampahan Parung, UPT Persampahan Jonggol, UPT Persampahan Leuwiliang, UPT Persampahan Ciampea, UPT Persampahan Ciawi, SKPD Dinas Lingkungan Hidup, jelas Deddy.

“Pada pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022 kata Deddy, BPK langsung mengeluarkan rekomendasi Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembalikan ke Kas Daerah dengan batas waktu tiga bulan.

Bahkan kata Deddy, ketika objek pemeriksaan tak menyanggupi waktu pengembalian tersebut, maka kasusnya dapat dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum lainnya dan BPK tetap memantau proses pengembalian kerugian negara tersebut.

Deddy mengatakan setelah habis batas waktu, apabila Dinas Lingkungan Hidup belum bisa membuktikan surat tanda setor, kami Lsm Penjara Pn akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum agar di proses sesuai Hukum yang berlaku Tegasnya.

Ketika di konfirmasi Ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meminta Klarifikasi Kepala Dinas, tidak ada di tempat.

Sampai berita ini diterbitkan Media Realitas belum mendapatkan keterangan resmi darik pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. (*)