IKLAN YARA

DPP Forkab dan JPKP Minta Mendagri Awasi Kerja Pj Bupati Aceh Jaya

oleh -93.579 views
DPP Forkab dan JPKP Minta Mendagri Awasi Kerja Pj Bupati Aceh Jaya
Ketua DPP Forkab Aceh Nasir Lado dan yang mengunakan baju merah Ketua JPKP Fajri
Editor: Rostani

Calang | Realitas – Ketua DPP Forkab Aceh Nasir Lado kepada media Sabtu, menyampaikan bahwa salah satu lembaga yang paling awal mendukung Dr nurdin sebagai Pj Bupati Aceh Jaya atas pertimbangan beliau memiliki ilmu pemerintahan yang memadai.

Namun kebijakan berkembang dalam rekruitment staff khusus justeru akan ditarik dari kalangan pengurus partai politik. Padahal PJ itu bukan seorang bupati difinitif yang harus berangkulan dengan parpol

Hal itu sangat disayangkan serta terkesan sang Pj Bupati Dr Nurdin seakan larut dan sudah terkontaminasi politik balas budi. Apa pasal. Ketika dilantik pun mayoritas anggota yang melekat pada jabatan legislatif membekot kehadirannya.

Dr Nurdin bukanlah bupati terpilih lewat proses demokrasi. Dia tak lain, hanya sebatas penjabat bupati yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk mengisi masa kekosongan kepala daerah untuk persiapan pelaksaan pilkada serantak 2024 saja.

Nurdin harus benar – mampu membuktikan jati diri sebagai sosok netralitas, agar dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh Jaya tidak terkesan sebagai domplengan politik.

BACA JUGA :   Lapas Narkotika Langsa Terima Remisi Terbanyak Se-Aceh

Kalaupun Nurdin memerlukan staff khusus untuk membantu efektifitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan memberlakukan suatu kebijakannya, maka hendaknya merekrut dari keterwakilan sosok profesional, intelektual dan non partisan dari empat dapil yang ada.

Begitu juga proses perekrutannya harus dilakukan secara transparan agar publik tahu dan tidak bersepekulasi macam serta mencegah multi persepsi, kata Nasir.

Selain Staffsus, juga adanya informasi yang bergulir, tentang pembentukan Tim Percepatan Pembangunan yang sedang digodok olehnya.

Tim ini pun patut dipertanyakan tujuan pembentukannya untuk apa dalam limit waktu singkat ini? Apakah tupoksinya nantinya tidak berbenturan dengan instansi tekhnis yang sudah ada.

Kami memandang tim percepatan pembangunan akan mubazir alias tidak orgent. Kabupaten Aceh Jaya saat ini bukanlah daerah darurat bencana yang memerlukan tam khusus.

Andai dibentuk juga tim ini, maka terjadi pemborosan anggaran.Bukankah Semua keputusan tersebut nantinya akan dibebankan pada anggaran belanja Kabupaten Aceh Jaya juga?

PJ Bupati jangan menghayallah, cukup memaksimal pencapaian kinerja perangkat kerja daerah yang dinakhodainya saja.

BACA JUGA :   GRAM Kecewa Dengan Sikap PJ Bupati Aceh Utara

Penunjukan Pj Kepala Daerah merupakan suatu keharusan yang diamanahkan undang-undang untuk mengisi kekosongan kekuasaan, sebagaimana bunyi undang-undang.

Seorang bupati agar fokus prioritaskan pula program serta penanganan Covid-19, termasuk terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi yang harus dapat dipacu, bukan hal lain yang non perioitas.

Bukankah Mendagri berpesan agar pj bupati dan wali kota memfasilitasi persiapan pemilu serentak pada 2024 mendatang dan menjaga netralitas aparatur sipil negara Sebut Nasir lado lagi.

Pesan Mendagri itu mengisyaratkan bahwa para PJ, selain penyelesain persoalan daerah ada tugas utama yang harus diselesaikan. Perlu di garis bawahi, bahwa PJ lahir bukan melalui proses demokrasi, tanyanya lagi.

Sosok PJ hanya sebatas perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

“Kehadiran beberapa pengurus partai di setiap kegiatan Pj Bupati Aceh jaya itu patut kita pertanyakan, justru menjadi indikator bahwa netralitas Pj Bupati Aceh Jaya patut sudah terampas.Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanah mendagri terkait netralititas ASN.

BACA JUGA :   LASKAR Desak Kajagung Copot Kajati Aceh

Menurutnya hal ini jelas berimplikasi terhadap kepercayaan publik kepada mendagri sebagai pemberi mandat kepada seorang penjabat kepala daerah.Ungkap Fajri Koordinator Jaringan pendamping kebijakan pembangunan di Barat Selatan Aceh (Barsela).

Pada sisi lain, Nasir Lado dan Fajri dari JPKP Aceh sependapat meminta mendagri agar memonitoring dan mengevaluasi setiap gerak langkah kebijakan PJ Bupati Aceh Jaya agar tidak disusupi kepentingnan partai tertentu.

Kami juga meminta komitment PJ Bupati Aceh Jaya untuk berkerja sesuai amanah mendagri dan juga melaksanakan Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2008, perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengankatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meminta partai politik di Kabupaten Aceh Jaya, untuk  tidak mengintervensi dan mengkontaminasi PJ Bupati Aceh Jaya dalam melaksanakan amanah UU.

Jika hal tersebut terus berlanjut, kami khawatirkan akan menganggu stabilitas daerah. demikian jelas Fajri, akrab di sapa Fajri Aneuk Nanggroe. (*)