IKLAN YARA

Ombusdman Harus Sidak ke Pembangunan Tower Ilegal di Pemkab Bogor

oleh -24.489 views
Ombusdman Harus Sidak ke Pembangunan Tower Ilegal di Pemkab Bogor
Foto : Tower Ilegal di Pemkab Bogor
UPDATE CORONA

Bogor I Realitas – Deddy Minta Ombusdman harus Sidak ke Pembangunan Tower Seluler Ilegal Marak di pemerinta kabupaten (Pemkab) Bogor.

Ketua LSM Pemantau kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (PENJARA PN), Deddy Mengatakan akan melaporkan kasus maraknya tower selular ilegal yang berdiri di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang tak berizin, Oknum ASN yang terlibat dalam permainan ini akan dilaporkan ke Ombusmand Jakarta Raya dan Polda Jabar.

“Jika dalam penelusuran kami ternyata ada oknum ASN Pemkab Bogor yang membekingi Izin tower, jelas akan kami laporkan, ” ujar Deddy Ketua LSM PENJARA PN, Sabtu (2/10/2021).

BACA JUGA :   Dukung Ketahanan Pangan, PaLapas Garutnen Baun Bawan

Menurutnya tindakan itu merugikan negara.

“Modusnya, pemilik tower selular hanya memberi uang pelicin kepada oknum PNS, yang jumlahnya jauh lebih murah dibanding kalau dia secara resmi Pengurusan Izin pendirian menara operator selular,” ujar Deddy.

Dalam kasus ini patut diduga melibatkan instansi terkait seperti DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) termasuk Satpol PP,” beber Deddy

Menurutnya oknum menerima setoran dari pemilik tower ilegal merupakan tindak pidana korupsi.

Ia mengakui, untuk menelisik kasus ini pihaknya telah membentuk tim, dan berharap DPMPTSP dapat bekerja sama mengungkapkan data dengan fair.

BACA JUGA :   Seluruh Narapidana di Lapas Garut, Telah di Vaksin

“Karena DPMPTSP yang paling tahu jumlah tower yang berdiri di Pemkab Bogor secara ilegal.

Menurut saya tower ilegal tak hanya sedikit di duga puluhan hingga ratusan berdiri tower tanpa izin IMB sehingga potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar, ” kata Deddy ”

Aktivis LSM yang akrab disapa Deddy Karim ini mengaku akan mencari momen yang tepat untuk mendiskusikan hal ini dengan Ombusmand Jakarta Raya, keberadaan tower-tower ilegal ini juga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami mendapat Dukungan dan masukan dari DPRI RI KOMISI 3 misalnya izin yang di-acc cuma 100, tapi yang didirikan mencapai 300 menara yang tidak memiliki izin ,” paparnya (2/10/2021)

BACA JUGA :   Kabid PPNS Kab Bogor Bungkam Terkait Rekaman Dugaan Pungli Anggota nya

Deddy juga sudah mendapatkan sebagian data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, saat ini telah ditemukan tower ilegal di Kabupaten Bogor dan tower-tower itu diduga kebanyakan berdiri tanpa izin. ungkap Deddy.

Kami LSM PENJARA PN terus mengawal dan mencari data-data terkait tower tak berizin, tutup nya (Eka Gondrong)