IKLAN YARA

Liono Basuki Tegaskan Tidak Terganggu Kinerja Pemerintahan

oleh -17.489 views
Liono Basuki
UPDATE CORONA

Muara Enim I Realitas – Ketua dewan perwakilan daerah (DPRD) Muara Enim Liono Basuki menegaskan tidak terganggu kinerja pemerintah.

Setelah 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ditetapkan tersangka. Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki menegaskan tidak mengganggu roda pemerintahan.

“Pada intinya kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan oleh KPK ya,” kata Kiki, Jumat (01/10/2021).

Begitu pun saat disinggung bagaimana untuk penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) nantinya, bagi anggota DPRD yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka?, Kata Liono, mengaku terkait hal ini DPRD Muara Enim belum bisa berbicara lebih jauh, terkait masalah itu,

BACA JUGA :   Silaturahmi SIP-TE Dengan UPTD Persampahan Disambut Baik

“Ya itu, tergantung nantinya AD/ART partai politik masing-masing,” ucapnya. Kiki.

Ia juga mengatakan, khususnya di internal PDIP, akan menunggu kebijakan partai nantinya. Jadi kami tidak mau gegabah dan akan menunggu petunjuk pimpinan,” jelas Kiki yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Muara Enim ini.

BACA JUGA :   Silaturahmi SIP-TE Dengan UPTD Persampahan Disambut Baik

Kiki juga sebelumnya membenarkan pihaknya telah menerima surat dari KPK tentang 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan menjadi tersangka.

Lalu mengenai apakah ada 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang tersandung mengundurkan diri, sambung Kiki, hingga sampai saat ini, pihaknya belum ada menerima surat pengunduran diri dari siapa pun.

Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Muara Enim, Lido Septontoni, SH M.SI menyampaikan” jika ada 10 anggota DPRD Muara Enim yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

BACA JUGA :   Silaturahmi SIP-TE Dengan UPTD Persampahan Disambut Baik

Meski telah ditetapkan menjadi tersangka Lido menegaskan, tidak akan menganggu roda pemerintahan khususnya di DPRD Kabupaten Muara Enim, sebab masih ada 35 anggota DPRD lainnya.

“Sehingga jika ada kegiatan seperti rapat paripurna tentu tidak akan terganggu, karena masih sah diikuti oleh 35 anggota,” ujarnya. (M Umar)