IKLAN YARA

Wakil Camat Setiabudi Disebut Punya Harta Rp 958 Miliar

oleh -27.489 views
Wakil Camat Setiabudi Disebut Punya Harta Rp 958 Miliar
Wakil Camat Setiabudi Disebut Punya Harta Rp 958 Miliar
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas –  Punya harta kekayaan Rp 958.604.400.000 (Rp 958 miliar) membuat Wakil Camat Setiabudi Jan Hider Oslannd pusing dan susah tidur.

Seperti diketahui, Jan Hider jadi sorotan publik akhir-akhir ini karena Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 958 miliar.

Dia menjelaskan mengapa hartanya tertulis sebesar itu.

Jan mengakui ada kesalahan pengetikan pada aset tanah dan bangunan seluas 356 meter persegi/200 meter persegi di Depok.

LKHPN Jan mencatat nilai tanah dan bangunan itu mencapai Rp 956.628.000.000.

Menurut Jan, nilai sebenarnya aset tanah dan bangunan itu adalah Rp 956.628.000.

“Itu ketambahan 0 nya tiga,” kata Jan saat ditemui di Kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/9/2021).

Jan menyebut nilai aset itu tidak masuk akal jika dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kota Depok.

Ia pun membandingkan NJOP tanah di kawasan Sudirman yang diperkirakan senilai Rp 100 juta per meter persegi.

“Ini di Sudirman depan ini Rp 100 juta per meter NJOP-nya. Kan gak masuk akal itu (harga tanah di depok). Rp 956 miliar kan gak masuk akal. Dibagi jumlah luas tanah kurang lebih, Rp 2,6 miliar per meter. Masuk akal gak? Ini dengan NJOP Depok ya,” ujar dia.

Jan enggan menyalahkan pihak mana pun terkait LHKPN miliknya.

Sebab ia mengatakan kesalahan pengetikan bisa saja berasal dari dirinya.

BACA JUGA :   Heboh Video Harimau Muncul di Grobogan, Ini Komentar Netizen hingga Faktanya

Namun ia menyayangkan tidak adanya proses verifikasi sebelum LHKPN itu dipublikasikan.

“Seandainya saya salah ketik, kan harus diklarifikasi dong. Karena tanah itu 356 meter persegi,” ucap Jan.

“Saya gak tahu, saya tahu pas ada berita. Perasaan saya mungkin saja human error (saat memasukkan data) lewat komputer,” tambahnya.

Imbas persoalan LHKPN yang menghebohkan publik ini, Jan mengaku kerap di-bully hingga membuatnya tak bisa tidur.

Ia juga khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya.

“Ketakutannya di anak saya. Dikira saya miliuner, nanti diculik, istri saya, keluarga. Bayangkan, saya sampai nggak bisa tidur. Sakit kepala saya. Sudah tiga hari ini,” tutur Jan.

Pada Rabu (8/9/2021) lalu, Jan mengaku telah datang ke Gedung KPK untuk mengklarifikasi persoalan LHKPN ini.

“Saya sudah datang ke KPK, cuma suruh email saja karena masih pandemi. Kan saya harus klarifikasi kesalahannya,” kata dia.

Jan pun telah mendapat balasan email dari LHKPN KPK.

Balasan email itu berisi bahwa Jan bisa memperbaiki LHKPN miliknya pada periode berikutnya alias tahun depan.

Kepala Sekolah Terkaya

Lain halnya mengenai seorang kepala sekolah di Kota Tangerang Provinsi Banten memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1,6 triliun.

Jumlah tersebut melebihi harta kekayaan yang dimiliki Presiden Joko Widodo sebesar Rp 63,6 miliar.

Nurhali, nama kepala sekolah SMKN 5 Tangerang itu, kini menjadi tenar karena jumlah kekayaannya yang fantastis itu.

Jumlah harta Nurhali sebesar Rp 1,6 triliun tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA :   Pengusaha Besi Tua di Batam Ditemukan Tewas Setelah Menghilang 3 Minggu

“Sebagai penyelenggara negara kita wajib melaporkan harta benda atau kekayaan yang kita miliki semuanya. Kemudian tiap tahun kita melaporkan semuanya itu. Melaporkan berdasarkan apa yang ada dan yang kita miliki,” ungkap Nurhali di kantornya pada Senin (13/9/2021) petang.

Nurhali mengaku tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dalam LHKPN-nya. Dan LHKPN tersebut rutin dilaporkannya ke KPK.

Nurhali menjelaskan sumber kekayaan senilai Rp 1,6 triliun miliknya didominasi harta tidak bergerak alias tanah di daerah Jakarta Utara.

Namun, tanah tersebut merupakan milik istrinya.

“Harta yang tidak bergerak berupa tanah bagian dari istri saya, bukan punya saya. Keberadaannya di Jakarta harus dilaporkan semuanya,” ungkap Nurhali.

“Kemudian harta itu kan bukan harta pegawai saja. Artinya, harta istri suami jadi satu. Dilaporkan sejujurnya karena itu kewajiban penyelenggara negara semuanya, bukan saya saja,” paparnya.

Ia mengaku sebidang tanah yang tidak ia jabarkan luasnya itu merupakan tanah warisan dari mertuanya alias orang tua sang istri.

Warisan itu pun masih berbentuk tanah tanpa ada bangunan yang berdiri sejak tahun 1970-an.

“Istri dari orang tuanya. Sudah lama si tahun 70-an sudah ada. Dulu mertua Pedagang, sekarang sudah meninggal,” jelas Nurhali.

Secara terperinci, Nurhali memiliki lima bidang tanah yang berada di Jakarta dan Tangerang dengan nilai keseluruhan Rp 1.601.352.000.000.

BACA JUGA :   Heboh Video Harimau Muncul di Grobogan, Ini Komentar Netizen hingga Faktanya

Ia juga mempunyai dua unit mobil seperti Pajero Dakar, serta satu unit sepeda motor dengan estimasi nilai Rp 558 juta.

Nurhali turut menyampaikan harta bergerak lainnya sebesar Rp 74 juta.

Kemudian, kas dan setara kas Rp 4,5 juta, serta harta lainnya Rp 30 juta namun memiliki utang sebesar Rp 46 juta.

Nurhali tinggal dan berdomisili di Kota Tangerang sekaligus warga dari Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Otomatis juga, pria berusia 58 tahun tersebut kekayaannya melebihi Arief sebagai orang nomor 1 di Kota Tangerang.

Sebab, berdasarkan laporan LHKPN pada 31 Desember 2020, Arief memiliki total kekayaan sekira Rp 18 miliar.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membenarkan harta kekayaan yang dilaporkan Nurhali berjumlah Rp 1,6 triliun.

Menurutnya, harta kekayaan tersebut merupakan warisan tanah di kawaasan Jakarta Utara.

“Harta paling besar uang tanah. Itu tanah warisan, tanah warisan istrinya. “Konsep kita data suami istri kan jadi satu,” kata Komarudin.

Komarudin menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa substansial dari laporan yang diserahkan Nurhali ke KPK.

Kata dia, BKD hanya mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

“Masing-masing pelapor, yang bersangkutan, yang ngisi. Itu kan secara online, ngisi formulir, diisi. Jenis barangnya, jenis kekayaannya, nilainya, kapan perolehannya, cara memperolehnya,” ungkap Komarudin. (*)

Source