IKLAN YARA

Diduga Kongkalikong Satpol PP Kab Bogor Sama Pengusaha Telekomunikasi

oleh -36.489 views
Diduga Kongkalikong Satpol PP Bogor Sama Pengusaha Telekomunikasi
UPDATE CORONA

Bogor I Realitas – Diduga ada Kongkalikong antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pengusaha Telekomunikasi.

Berangkat dari penyegelan salah satu menara milik Protelindo pada kamis 12/8/2021 bulan lalu yang berlokasi di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Pasalnya selang berapa minggu terpantau proyek menara sudah rampung, Delikperkata bersama tim LSM PENJARA PN sambangi  Satpol PP Kabupaten Bogor untuk mengkonfirmasi tower tanpa IMB yang sudah selesai di bangun.

Mengingat saat penyegelan (12/8 – red ) Yudi selaku Penyidik POL PP sekaligus melakukan penyegelan tower tersebut mengatakan akan memberitahukan kepada media gelar perkara yang akan disidangkan terkait pelanggaran yang di lakukan protelindo namun sampai rampung nya tower Satpol PP.

Tidak ada memberikan informasi Tipiring Tower di Kelurahan Harapan Jaya kabupaten Bogor, kepada LSM PENJARA PN dan Media, ada apa dengan Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, ungkap Deddy kepada awak media pada hari, Kamis (30/9/2021).

Pada hari rabu tanggal 29 september 2021, Yudi menyampaikan bahwa sidang protelindo sudah di gelar pada tanggal 2 september 2021 di Pengadilan Negeri Kab Bogor dan melalui putusan hakim ada 2 yakni : 1) Tidak ada pemberhentian kerja, 2) mengurus IMB.

BACA JUGA :   Wartelsus, Sarana Komunikasi Warga Binaan

” Sidang dilakukan di PN, saya yakin itu nah sesuai putusan hakim ada dua kita mengikuti sesuai perintah tidak ada pemberhentian kegiatan, jadi segel yang kita tempel sesuai olah TKP itu bersifat sementara setelah ikrar di pengadilan, sekarang banyak kebutuhan masyarakat eksekusi tidak bisa dilakukan di pihak kita karena limpahan belum kita dapatkan” kata Yudi, Rabu (29/9/2021)

” Kalaupun memang tidak ada IMB nya kita akan tindak dan bisa mengarah ke pembongkaran, bila sudah dilakukan tipiring ternyata masih melanjutkan kerjaan kami satpol PP akan menindak kembali ” tambah yudi.

Menanggapi putusan yang disampaikan Yudi, Deddy Ketua LSM PENJARA PN terlepas tidak ada pemberitahuan sidang protelindo seperti statemen Yudi saat wawancara  pasca penyegelan.

Deddy menilai atas dasar putusan hakim tidak ada perintah pemberhentian kerja dan sebaliknya tidak ada juga perintah melanjutkan kerja tetapi faktanya Pembangunan Tower tetap dilaksanakan tanpa memiliki izin.

Ia juga mengatakan masih banyak tower yang sudah tahunan berdiri di Kab Bogor semua tanpa di lengkapi izin, namun Lemah nya Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bogor tidak ada melalukan tindakan tegas, timbul dugaan ada apa dengan Penegak Perdak Satpol PP Kabupaten Bogor, tegak kan Perda Kabupaten Bogor tegas Deddy Ketua LSM PENJARA PN

BACA JUGA :   Bupati Ade Yasin Terima Audiensi Perbakin Kabupaten Bogor

Ketua Lsm Penjara Pn Deddy mengingatkan pejabat di Pemkab Bogor , potensi pidana yang bisa mencatut pejabat negara, sesuai dengan 111 dan 112 UU nomor 32 tahun 2009.

Pasal 111 ayat 1 disebutkan, setiap pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.

Ayat 2, setiap pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.”

Pasal 112, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta ”

BACA JUGA :   Soal Pengganti Fadjroel Rachman, Belum Ada Arahan Presiden Jokowi

Terpisah, saat di telusuri langsung ke PN Kab Bogor terkait sidang perkara tower protelindo limpahan dari Satpol PP pada tanggal 2/9/2021 seperti yg disampaikan Yudi.

Tim melihat melalui berkas yang di perlihatkan PN tidak ada registrasi perkara terkait tower yang beralamat di Kel Harapan Jaya Kecamatan Cibinong melainkan sidang tower tanpa IMB yang berlokasi di Kecamatan Jonggol.

Sehingga patut di pertanyakan ada apa Satpol PP dengan Pengusaha Protelindo, kami meminta Bukti Hasil Tippiring Tower di Kelurahan Harapan Jaya Kabupaten Bogor bukan wilayah lain ,kata Deddy

Kami dari lembaga swadaya masyarakat LSM pemantau kerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (PENJARA PN) nomor SKT 201. 36 85/V Kesbangpol-2019,AHU-003141.AH.01.07.TAHUN 2019,.

Sebagai multi kontrol dan mitra pemerintah untuk kepentingan kontrol bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. tutup Deddy. (Eka Gondrong)