IKLAN YARA

Tidak Terbukti Secara Sah, Pengadilan Tipikor Vonis Bebas Bos Borneo

oleh -36.489 views
Pengadilan Tipikor
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas – Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan.

Majelis hakim menyatakan, Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih terkait dengan permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, ” kata ketua majelis hakim, Panji Surono saat membacakan amar putusan terhadao Samin Tan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/8/2021).

Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya,” kata hakim.

Sebelumnya, jaksa penuntut KPK meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Samin Tan.

Jaksa meyakini Samin Tan terbukti memberikan suap kepada Eni terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah.

Namun, hakim menilai, unsur memberi hadiah atau janji kepada pegawai negari yang didakwakan jaksa kepada Samin tidak terpenuhi.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai, Samin Tan merupakan korban pemerasan yang dilakukan Eni Maulani yang membutuhkan uang untuk kepentingan suaminya, Al Khadziq yang mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Temanggung.

Hal ini karena Eni tidak punya kewenangan untuk mencabut SK Menteri ESDM terkait pemutusan PKP2B PT AKT. Hal itu merupakan kewenangan Menteri ESDM bukan Eni selaku anggota DPR.

“Sehingga terdakwa memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih sebagai korban pemerasan,” jelas anggota majelis hakim, Teguh Santosa.

Sementara, pemberian gratifikasi seperti yang dilakukan Samin terhadap Eni selaku anggota DPR belum diatur dalam UU Tipikor.

Undang-undang baru mengatur ancaman pidana terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam rentang 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut.

“Karena belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang diperlakukan pula dalam mengadili perkara-perkara korupsi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada,” kata Teguh.

Sumber : bst