Surplus Rp.18, Triliun, Heri Irawan SE Minta BPJS Kesehatan Optimal Kan Pelayanan

oleh -112.489 views
BPJS Kesehatan

IDUL FITRI

Bogor I Realitas – Jika sejak awal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 hingga terkahir 2019 terus mengalami defisit dan gagal bayar.

Namun di situasi Pendemi Covid-19 hingga akhir tahun 2020 pendanaan program terhitung cukup. Bahkan, arus kas atau cashflow Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS Kesehatan) surplus mencapai Rp 18,7 Triliun dengan demikian kondisi keuangan BPJS Kesehatan berangsur sehat, kata Prof Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan hal itu disampaikan dalam konferensi pers virtual, Senin, 8 Februari 2021.

REALITAS TV

Kami melihat faktor utama yang membuat Dana Jaminan Sosial surplus akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai dari juli 2020 sesuai Perpres No. 64 tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan penerimaan iuran di 2020 sebesar Rp. 27 T yang disebabkan oleh kenaikan iuran PBI Rp. 12.84 Triliun, PBI Pemda Rp. 3.5 Triliun, PPU Pemerintah Rp.4.6 Triliun, PPU swasta Rp. 5.09 Triliun dan PBPU Rp. 1.72 Triliun. Kenaikan iuran tersebut melebihi dari biaya manfaat ditambah utang 2019 Rp. 15.5 T.

BACA JUGA :   Kadiv Humas Polri: Kapolri Berikan Intruksi Seluruh Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme

Meskipun situasi Pendemi Covid-19 dimana banyak pekerja/buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) namun ternyata masih ada kenaikan dari iuran pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) sebesar 5,09 Triliun dan Peserta Mandiri (PBPU) Rp. 1,72 Triliun.

BACA JUGA :   Partai Masyumi Menjawab Kerinduan Politik Islam Dalam Alam Demokrasi

Oleh karena itu sudah sepatutnya BPJS Kesehatan memberikan peningkatan pelayanan kepada peserta mulai dari faskes tingkat pertama hingga faskes lanjutan.

Dimana saat ini kami masih menemukan Peserta JKN-BPJS Kesehatan harus menebus biaya obat, membayar ambulans saat dilakukan rujukan, Swab antigen saat pasien hendak mengakses pelayanan kesehatan dibebankan biayanya pada pasien peserta JKN -BPJS Kesehatan dan banyak rumah sakit dan puskesmas saat ini dokter gigi nya tidak ada, sehingga ketika peserta membutuhkan pelayanan tersebut sulit untuk di dapatkan.

BACA JUGA :   Ketua Pokdar Kamtibmas Wilayah Metro Jaya Terima Silaturahmi dari Polda Metro Jaya

Terimakasih Bogor, 10 Februari 2021

Heri Irawan,SE Deputi Direktur Advokasi Relawan Jamkeswatch Indonesia

Humas Pokja Kesehatan PWRI Bogor Raya.

(Deddy Karim/Humas Pokja kesehatan PWRI Bogor Raya)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas