Problematika Qanun Lembaga Keuangan Syariah Serta Belum Cukup Maksimalnya Pendukung Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS

oleh -148.489 views
Novye Ramawati Mahasiswi IAIN Langsa Prodi Perbankan Syariah

IDUL FITRI

Oleh : Novye Ramawati

Mahasiswi IAIN Langsa Prodi Perbankan Syariah

REALITAS TV

Syari’at Islam yang diwujudkan di Aceh dalam makna syari’at Islam kaffah yang mencakup akidah, syariah dan akhlaq.

Aceh memiliki keistimewaan dan otonomi khusus dalam tata kelola pemerintahan, politik, konomi, hukum, pendidikan, adat istiadat dan syari;at Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berada dalam bingkai negara (state), dan pemerintah bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan syari’at Islam di seluruh wilayah Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai negara, memiliki akar kuat dalam sejarah kerajaan Aceh Darussalam ke-16 dan ke-17.

Problematikan nya adalah, Aceh masih berada pada peringkat kedua provinsi termiskin di Sumatera, setelah Provinsi Bengkulu (Data BPS per Maret 2020).

Syari’at Islam dalam aspek mu’amalah belum menyentuh secara menyeluruh lembaga keuangan, sehingga belum mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera dan bermamfaat.

Pilihan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dalam kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan dirasakan cukup tinggi, karena masih memiliki pikiran pragmatis dan paradigma kapitalistik.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belum cukup maksimal menampilkan performa, sebagai lembaga keuangan yang kuat, mandiri dan profesional, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan problematika ini, mendorong Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BACA JUGA :   ALS Tingkatan Produksi Kebut Pengaspalan Sibigo-Sinabang

Qanun  bertujuan menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

Peluang Dan Pendukung Regulasi yang cukup kuat: Keteguhan dengan ajaran Islam. Kekuatan doa dan dukungan Ulama (MPU/Pimpinan Dayah).

Praktik ekonomi dan masyarakat Adat. LKS adalah lembaga keuangan yang secara substantif’  mampu’ menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat dan rahmatan Lil’ alamin.

Komitmen politik daerah dan pusat relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar LKS.

Pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, fashion,kuliner, perhotelan, kosmetika dan lain-lain) cukup mendorong perwujdan dan implementasi Qanun LKS).

Potensi ekonomi dan sumberdaya alam Aceh yang cukup besar dapat mendorong aliran investasi ke Aceh, terutama dari Timur Tengah.

pasca Damai MOU Helsinki membuka peluang tumbuhnya iklim investasi yang baik, (walaupun masih masih tersisa pekerjaan rumah pasaca damai 15 Agustus 2005).

Tantangan Ke Depan. Kemampuan kompetisi LKS dalam kancah persaingan ekonomi global, nasional dan lokal yang semakin ketat.

Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Potensi judicial review terhadap eksistensi Qanun LKS di Aceh (uji materil terhadap norma hukum Qanun LKS). Muncul pikiran dan paradigma baru terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang eksklusif.

Membangun performa GCG LKS yang mandiri, profesional, dan mampu memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat.

BACA JUGA :   Kepala KSP Moeldoko Kecam Keras Pembakaran Rumah Wartawan

Memastikan keberadaan LKS mampu membuka akses keuangan bagi seluruh komponen masyarakat, guna mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Tantangan kelembagaan LKS seperti SDI, infrastruktur, IT, permodalan dan lain-lain.

Alternatif Solusi Dan Kerangka Kerja Ke Depan : Penataan regulasi yang responsif di tingkat pusat dan daerah, guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan LKS (termasuk pemikiran fikih dan fatwa yang responsif dan berkemajuan).

Penguatan kelembagaan LKS secara terstruktur, sistematis dan responsif melalui: Penguatan kapasitas masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dan sistemik.

Membuka akses informasi dan akses keuangan yang lebar kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku UMKM.

Penguatan koordinasi dan sinergitas antara LKS dengan Pemerintah, perguruan Tinggi, institusi sosial-kemasyarakatan dan institusi keagamaan.

Membangun dan memperkuat jaringan kerjasama antar LKS dan LKS dengan dunia Usaha dan dunia indutri (DUDI).

Bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh.

Pertama secara filosofis, qanun berpegang pada al-Qur’an dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.

Kedua, secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.

ketiga, secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai dengan Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BACA JUGA :   Kepala BNPB Instruksikan 6 Strategi Penanggulangan Lonjakan Covid-19

Namun, Persoalan disini adalah, prinsip syariah seperti apa yang ingin diterapkan pemerintah dalam LKS tersebut sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan kesejahteraan.

Jangan sampai rakyat Aceh mengatakan bahwanya LKS hanya lebelnya saja syariah tetapi prakteknya sama saja dengan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional. Segala informasi tentang prinsip-prinsip syariah dalam al-Quran dan Hadis yang yang menggunakan metode yuridis normatif,

Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di bagian Umum menjelaskan bahwa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam.

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari’at Islam di bidang muamalah.

Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari’ah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya. (*)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas