IKLAN YARA

KPK Periksa DPR Aceh Soal Pengadaan Barang dan Jasa

oleh -25.489 views
KPK Periksa DPR Aceh Soal Pengadaan Barang dan Jasa
Iluatrasi Gedung KPK (dok/ist)
UPDATE CORONA

Banda Aceh I Realitas – Terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.

Adapun, ketiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tersebut ialah Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin.

Informasi yang dihimpun media ini pada hari, Sabtu (23/10/2021) mereka juga bakal diperiksa terkait pengadaan kapal Aceh Hebat dan sejumlah proyek pengadaan lainnya.

Sementara itu Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan pemanggilan beberapa pejabat legislatif di Aceh itu untuk meminta keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh.

BACA JUGA :   Sudah Hampir Satu Bulan, Semen di Kota Langsa Langka

Kemudian KPK juga Amankan Dokumen Terkait Kasus Dodi Alex Noerdin. ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media pada hari, Jumat (22/10).

Namun ia enggan menyebutkan penyelidikan terkait kasus apa yang sedang ditangani.

“Karena masih tahap proses penyelidikan maka saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materi nya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian mengakui sudah mendapat surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Temukan Catatan Keuangan Kasus Suap HGU Sawit Kuansing

Dalam surat KPK yang ia terima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dirinya membawa print out buku rekening dan beberapa dokumen menyangkut persoalan pengadaan barang dan jasa tahun 2021.

“Benar (dipanggil KPK). Ada beberapa yang diminta bawa, termasuk print out buku rekening dan beberapa menyangkut persoalan pengadaan barang dan jasa tahun 2021,” kata Hendra.

BACA JUGA :   Sudah Hampir Satu Bulan, Semen di Kota Langsa Langka

Politikus Partai Golkar ini juga bakal diperiksa terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat dan anggaran Apendiks.

Hendra mengaku akan kooperatif dalam pemeriksaan tersebut.

Kemudian Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin juga sudah mendapat surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia juga diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen yang diminta KPK. Namun, politikus Gerindra ini tak merincikan dokumen apa yang diminta KPK. (*/red)