IKLAN YARA

Marzuki Hamid Curhat ke Gubernur Aceh Terkait Belum Bisa Bayar Insentif Nakes : Nova Bisa Bantu Tempuh Tiga Syarat

oleh -105.489 views
Marzuki Hamid Curhat ke Gubernur Aceh Terkait Belum Bisa Bayar Insentif Nakes : Nova Bisa Bantu Tempuh Tiga Syarat
UPDATE CORONA

Banda Aceh I Realitas – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menerima kunjungan rombongan dari Pemerintah Kota (Pemko) Langsa yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Langsa di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis (09/09/2021) malam.

Kedatangan Pejabat Pemko Langsa menjumpai Gubernur Nova untuk menyampaikan permasalahan keuangan daerah paska mendapat teguran dari Mendagri, karena belum lagi membayarkan insentif tenaga kesehatan (Nakes) selama enam bulan, sampai saat ini.

Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid, kepada Wartawan mengatakan pihaknya kewalahan karena tidak lagi memiliki anggaran akibat adanya dua kali pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp50 miliar.

Langsa sendiri membutuhkan bantuan keuangan dari provinsi sekitar Rp30 miliar, yang di antaranya adalah untuk dipakai membayar insentif tenaga medis, ujar Marzuki Hamid kepada sejumlah Wartawan lagi.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se Aceh, bahwa pemerintah Aceh setuju untuk membantu kabupaten/kota.

Namun harus dengan tiga syarat. Pertama adalah sesuai dengan perundang-undangan dan ruang fiskal tersedia.

BACA JUGA :   FPII Aceh : Pembakaran Mobil Ketua YARA Langsa adalah Terorisme Terhadap Pers dan Demokrasi

Nova melanjutkan, jika dua persyaratan itu tercukupi, pemerintah Aceh siap membantu Langsa dan kabupaten/kota lain. Namun haruslah melalui mekanisme APBA perubahan.

Di level kebijakan kita sudah bicara. Ketika masuk ke teknis ya tiga syarat itu harus tercukupi dulu. Jika tercukupi kita bantu,” ujar Nova.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Langsa, Sekda Langsa, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD Langsa.

Sementara dari Pemerintah Aceh, hadir Kepala BPKA, Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.

Sebelumnya diberitakan media ini, Selasa 31 Agustus 2021.

Kamentrian Dalam Negeri (Mendagri) menegur sepuluh Bupati dan Waikota yang belum membayar Insetif Nakes.

Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keudangan Daerah, M Ardian Novrianto untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam kaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di Daerah.

BACA JUGA :   Festival Meurah Silu Di Kota Langsa Terapkan Prokes

Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (INNAKESDA) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

‘Kebijakan refokusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran /2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insenti f nakes daerah’.

Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda.

Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah direchek ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak Daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, dimana penyebaran covid 19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah.

‘Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu “front liner” penanganan Covid -19 di daerah’.

Karena itu, kemarin 30/08/2021, Bapak Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

BACA JUGA :   Polisi Terus Lakukan Penyelidikan Terkait Pembakaran Mobil Ketua YARA Langsa, Azhari Wartawan Senior Minta Usut Sampai Tuntas

‘Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 Bupti dan Walikota yang belum membayarkan Innakesdanya’.

Berikut adalah daftar Kepala Daerah yang ditegur oleh Mendagri :

1. Walikota Padang, Prop Sumatera Barat
2. Bupati Nabire, Prop Papua
3. Walikota Bandar Lampung, Prop Lampung
4. Bupati Madiun, Prop Jawa Timur
5. Walikota Pontianak, Kalimantan Barat,
6. Bupati Penajem Paser Utara, Prop Kalimantan Timur
7. Bupati Gianyar, Prop Bali
8.Walikota Langsa, Prop Aceh
9. Walikota Prabumulih, Prop Sumatera Barat
10.Bupati Paser, Prop Kalimantan Timur

Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para Kepala Daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

Bila Daerah belum melakukan refokusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat. (*)