IKLAN YARA

Kemenkeu Incar Sekolah dengan Bayaran Mahal Akan Kena PPN

oleh -36.489 views
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
UPDATE CORONA

Jakarta I Realitas – Pemerintah bersama Menteri Keuangan (Kemenkeu) serius akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pengelola jasa pendidikan, termasuk sekolah, yang mengenakan biaya SPP tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak semua sekolah akan dikenakan PPN. Hanya sekolah tertentu yang akan dikenai PPN. Misalnya, sekolah dengan bayaran mahal.

“Ini juga untuk membedakan jasa pendidikan yang memberikan secara masif oleh pemerintah dan lembaga sosial lain, dibandingkan dengan (sekolah) SPP yang luar biasa tinggi,” jelas Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

BACA JUGA :   Kunker ke Cilacap, Jokowi Naik Perahu Rakyat Tanpa Pengawalan Ketat

Rencana pengenaan PPN kepada jasa pendidikan tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Regulasi ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

BACA JUGA :   Tinjau Vaksinasi Massal Akabri 96, Sigit: Terus Bekerja Tanggulangi Covid

Secara umum Sri Mulyani menjelaskan, untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial.

PPN juga akan dikenakan kepada lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar, madrasah untuk masyarakat biasa atau rendah dipastikan tidak akan kena PPN,” ujar Sri Mulyani.

BACA JUGA :   Kemenag Minta Dubes Arab Cabut Penangguhan Keberangkatan Haji

Menkeu menegaskan, skema pengaturan atas rencana pengenaan PPN jasa pendidikan tersebut dirancang agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berencana mematok tarif PPN atas jasa pendidikan sebesar 7 persen. (*)

Source