IKLAN YARA

Wow, Disebut Sebut Isrteri Nova : Yunita Arafah Mundur dari PNS USK Banda Aceh

oleh -96.489 views
Wow, Disebut Sebut Isrteri Nova : Yunita Arafah Mundur dari PNS USK Banda Aceh
UPDATE CORONA

Banda Aceh I Realitas – Lektor Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Yunita Arafah, ST,MT., telah mengajukan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh.

Surat pengunduran diri perempuan yang sering disapa Yuyun itu, diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, bertanggal 12 Juli 2021, dengan alasan keluarga.

Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng., kepada Wartawan Minggu (1/8/2021) menyebutkan pengunduran diri Yunita Arafah dari USK merupakan haknya sebagai pribadi, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan nya pihak USK memprosesnya sesuai ketentuan.

“Pengunduran diri dari ASN hak seseorang. Proses di USK sesuai aturan dan ketentuan,” ujar Samsul Rizal.

Yunita Arafah yang dikonfirmasi oleh acehtrend.com, hingga saat ini belum memberikan respons.

Yuyun menjadi buah bibir publik di Aceh, setelah dikabarkan membina keluarga dengan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah. Di dalam dokumen yang diajukan kepada KIP Aceh, Nova disebut – sebut tidak menaruh nama Yuyun di dalam data perkawinan.

BACA JUGA :   Tengkorak Yang Ditemukan di Kebun Karet, Korban Adalah Warga Gedubang Aceh

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dari Pegawai Negeri Sipil. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat non PNS wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.

Selain itu, di dalam PP Nomor 10 Tahun 1983, diatur ketentuan bahwa izin bagi PNS wanita untuk menjadi kedua/ketiga/keempat, hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila: pertama, ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami.

Kedua, bakal suami memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak – anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya.

Dikutip dari Modus Aceh, Rektor USK Samsul Rizal mengatakan, bahwa sesuai data di universitas tersebut, Yunita masih berstatus lajang.

BACA JUGA :   FPII Aceh : Pembakaran Mobil Ketua YARA Langsa adalah Terorisme Terhadap Pers dan Demokrasi

“Datanya pada kami masih lajang, kalau ada data-data yang bersangkutan sudah menikah, tolong dapat diberikan kepada kami dengan bukti-bukti lainnya,” kata Prof Samsul, Rabu, (15 April 2020).

Itu sebabnya, Prof Samsul meminta masyarakat untuk memberikan data-data valid kepada pihaknya. “Jika ada bukti otentik, baru nanti akan dibawa ke senat untuk dapat diambil keputusan oleh rektor dan yang bersangkutan akan di panggil Komisi Etik,” ujar Prof Samsul.

Karena itu sebut dia, pihaknya berharap ada masyarakat yang bersedia menyerahkan bukti-bukti tersebut. “Yang bersangkutan sekarang lagi tugas belajar di ITB Bandung, namun dia tidak memasukkan apa-apa,” jelasnya.

Hingga Senin (2/8/2021) Yunita Arafah belum juga memberikan konfirmasi terkait surat pengunduran dirinya dari Universitas Syiah Kuala.

Sejumlah pihak yang mendalami PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatakan ada yang janggal dari proses pengunduran diri Yunita Arafah.

BACA JUGA :   Alumni AKABRI 98 Gelar Vaksinasi, Winardy: Masyarakat yang Belum Vaksin Silakan Datang

Di dalam 261 PP tersebut dijelaskan tentang tatacara pemberhentian atas permintaan sendiri yaitu:

1. Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hirarki.

2. Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui ditunda atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

3. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS bersangkutan.

4. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

5. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. (*)

Suber : atc.