Kutacane I Realitas – Mencuatnya isu dugaan pungli Dinas Koperasi pada saat pengambilan rekomendasi untuk pencarian bantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi di kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan tanggapan hangat dari aktivis lumbung informasi rakyat (LIRA). M.Saleh Selian menjelaskan kepada Media Realitas pada Rabu (16/06/2021).
Pada saat ini penerima UMKM sangat memerlukan surat rekomendasi pencairan dari Dinas Koperasi. Namun Kabid Koperasi Khairil Anwar tidak berkantor dikantornya.
“Sehingga pengurus rekomendasi untuk pencarian bantuan tersebut masyarakat merasa bingung, kemana harus meminta rekomendasi dari pihak terkait, “apakah harus pakai uang pelicin untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut, dalam hal ini beredar isu pengutipan uang minum sebesar Rp 50- 100 untuk pembuatan rekomendasi ” seraya berharap kepada tim saber pungli Polda Aceh untuk melakukan lidik terhadap calo berdasi.
Diuraikannya, informasi yang saya terima dari masyarakat, bahwa blangko penarikan bantuan tersebut pada Bank Aceh telah habis, nah siapa yang telah mengambil blangko tersebut, hal ini bisa sebagai pintu masuk penyidik aparat kepolisian melakukan lidik terhadap habisnya blangko di bank Aceh.
“Apakah ada indikasi pembuatan rekomendasi penarikan bantuan tersebut dilakukan di suatu tempat bukan dikantor koperasi, artinya Kabid tersebut berkantor ditempat lain pungkas M.Saleh Selian.
Terkait hal tersebut. Kabid Koperasi Khairil Anwar belum bisa dikonfirmasi langsung dan via WhatsApp juga dalam keadaan tidak aktif (Sumardi)
