5 Terdakwa Korupsi di Simeulue Rp 9,6 M, Tolak Semua Tuntutan JPU

oleh -158.489 views
Tuntutan JPU
Teks Foto para terdakwa duduk di kursi pesakitan saat sidang penuntutan Kamis lalu

IDUL FITRI

Banda Aceh I Realitas – Para terdakwa tindak dugaan pidana korupsi proyek perbaikan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, tahun 2017 yang dikenal di pulau penghasil lobster itu dengan tamsilan dana Siluman Rp 9,6 Miliar menolak semua dakwaan dan tuntutan JPU. Para terdakwa minta dibebaskan.

Jikapun majelis hakim berpendapat lain mereka minta setidak tidaknya dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya.

REALITAS TV

Mereka menolak dituduh korupsi dengan sejumlah alasan. Diantaranya jika korupsi kenapa hanya mereka sementara pihak, para kontraktor tidak turut diproses. Berikut kutipan pembelaan para terdakwa

Permintaan hampir senada tersebut disampaikan kelima terdakwa pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (7/6/2021)

Adapun kelima terdakwa yakni AH mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue, BF eks Kepala Bidang Bina Marga dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

DK bekas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga,i IW mantan pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan dan AL eks Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue dan juga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

BACA JUGA :   Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Lakukan Operasi Premanisme

Salah seorang terdakwa berinisial AH sempat menangis di persidangan saat membacakan pembelaan di depan persidangan. Lantas, Majelis hakim yang diketuai Dahlan menegur terdakwa agar tidak menangis, tetapi langsung menyampaikan inti pembelaan.

“Kami memohon majelis hakim membebaskan kami dari segala dakwaan dan tuntutan. Kalau pun ada pendapat lain, kami mohon majelis hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya,” pinta terdakwa Ali Hasmi

Terdakwa Ali Hasmi mengatakan pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Para terdakwa lainnya juga sudah bekerja maksimal memperbaiki jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue.

“Kami mohon jangan dihukum.

Kalau kami didakwa melakukan tindak pidana korupsi, mengapa pihak lain, kenapa rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak diproses secara hukum Kami hohon putusan seadil-adilnya,” ujar Beureuh Firdaus, mantan bawahan Alihasmi.

Sementara itu, dalam nota pembelaan yang dibacakan penasihat hukum masing-masing terdakwa mengklaim bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa ahli yang diajukan JPU tidak bisa mengungkapkan jumlah pasti kerugian negara.

BACA JUGA :   Kaum Hawa Warnai Pra TMMD Reguler 111 Kodim 0735/ Surakarta

Kerugian negara hanya diperiksa melalui kontrak kerja dan surat perintah bayar.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sahdansyah, Umar Assegaf, dan kawan-kawan dari Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut empat dari lima terdakwa dengan hukuman masing-masing delapan tahun enam bulan penjara. Sedangkan seorang lainnya dituntut dengan hukuman tujuh tahun enam bulan.

Selain itu dua diantara mereka diwajibkan membayar uang pengganti masing masing sebesar Rp 2,3 & Rp 2 Milliar. Dalam tuntutan jika terdakwa tidak membayar setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap satu bulan setelahnya, maka dipidana empat tahun tiga bulan

Menurut JPU, kelima terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KHUP.

Empat terdakwa yang dituntut delapan tahun enam bulan tersebut yakni Dedi Alkana selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Jembatan Bidang Bina Marga, Iis Wahyudi selaku pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan.

BACA JUGA :   LASKAR Desak Penegak Hukum Periksa Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Tuwi Tengoh Beutong

Bereueh Firdaus selaku Kepala Bidang Bina Marga dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ali Hasmi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Sedangkan terdakwa yang dituntut tujuh tahun enam bulan yakni Afit Linon selaku Kepala Bidang Bina Marga dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Selain menuntut hukuman penjara, para terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing Rp500 juta subsidair tiga hingga enam bulan penjara. Khusus untuk terdakwa Ali Hasmi, JPU menuntut membayar uang penggati Rp750 juta subsidair enam bulan penjara.

JPU menyebutkan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan dengan nilai total keseluruhan selama setahun itu Rp10,7 miliar bersumber dari APBK Simeulue tahun anggaran 2017. Akibat perbuatan para terdakwa, negara dirugikan Rp5,7 miliar. Sebesar Rp1,4 miliar dikembalikan saat penyidikan. (Red)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas