Polres Pelalawan Dipraperadilankan Atas Perkara KDRT

oleh -108.489 views

IDUL FITRI

Pelalawan | Realitas – Kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang ditangani oleh Polres Pelalawan, akan di praperadilankan oleh kuasa hukum korban, Sore Jumat (9/4/2021) surat permohonan gugatan praperadilan, dengan termohon Polres Pelalawan, sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan.

Hendri Siregar SH kuasa hukum korban bernama Itdayani, Jumat (9/42021) kepada media ini mengaku, telah mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Pelalawan.

REALITAS TV

Pendaftaran gugatan praperadilan itu merupakan  bentuk reaksi kami atas kekecewaan terhadap Polres Pelalawan dalam penanganan kasus itu.

Sebab sikap dan tindakan pihak Polres Pelalawan dalam penanganan perkara klien saya bernama Itdayani dinilai sangat kurang profesional, sesalnya.

Dibeberkan pengacara itu, salah satunya hal yang sangat mengecewakan bagi saya adalah, karena hingga sampai saat ini terlapor (Rusdianto) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT itu belum ditangkap.

Kemudian mobil merek Daihatsu yang dipakai saat terlapor melakukan kekerasan terhadap korban, juga belum disita oleh Polres Pelalawan.

Sementara pemukulan atau penganiayaan itu dilakukan oleh terlapor kepada klien saya didalam mobil tersebut.

Jadi pertanyaannya, mengapa hingga saat ini mobil yang merupakan sebagai barang bukti tersebut tidak disita oleh Polres Pelalawan? sebutnya mempertanyakan kinerja Polres Pelalawan dengan penuh kecewa.

Kemudian, meskipun sejak membuat laporan polisi dalam perkara itu sudah dimintakan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi klinis/forensik terhadap korban, namun sampai saat ini juga belum dikabulkan.

Juga karena tidak dilakukan pemeriksaan psikologi kepada anak korban yang menyaksikan langsung pemukulan kepada ibunya dalam kejadian itu.

Bahkan saat anak korban yang masih umur 6,5 tahun itu di BAP atau dimintai keterangannya oleh penyidik Polres Pelalawan, tidak dilakukan pendampingan, jelas pengacara yang pernah membebaskan terdakwa pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pelalawan itu.

Tambah Hendri Siregar, begitu juga hasil pemeriksaan medis yang dilakukan atas inisiatif korban sendiri di RS Bhayangkara Polda Riau, sejak awal juga sudah dimintakan untuk ditingkatkan untuk menjadi alat bukti visum et repertum, hal itu juga tidak dihiraukan oleh penyidik Polres Pelalawan.

Padahal itu sangat penting untuk menghindari bila nanti adanya argumen tersangka bahwa pemukulan atau penganiayaan itu bukan sebagai penganiayaan ringan, ujarnya menegaskan.

Lebih ironisnya lagi, surat dari Ditreskrimum Polda Riau yang meminta berkas perkara KDRT tersebut ditarik dari Polres Pelalawan, hal itu juga belum dipenuhi oleh pihak Polres Pelalawan.

Padahal kami sangat berharap agar berkas perkara itu segera ditarik oleh Polda Riau demi kenyamanan korban yang merasa sangat terancam karena pelaku hingga saat ini belum ditangkap oleh Polres Pelalawan, akunya.

Sejumlah poin itu sudah disampaikan didalam surat permohonan gugatan praperadilan tersebut di Pengadilan Negeri Pelalawan, tukasnya.

Dia berharap agar permohonan itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim nantinya.

Selanjutnya Hendri Siregar juga menekankan agar penyidik Polres Pelalawan jangan salah kaprah dalam menerapkan pasal dalam perkara KDRT itu.

Artinya penyidik tidak boleh menambahkan atau menjuntokan pasal 351 KUHP. Sebab UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, bersifat lex spesialis.

Terkecuali jika penyidik Polres Pelalawan menjuntokan pasal yang masih dalam ruang lingkup UU. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tersebut, tandasnya.

Humas Pengadilan Negeri Pelalawan Rahmat Hidayat Batubara yang dikonfirmasi melalui pesan WA membenarkan bahwa PN Pelalawan telah menerima surat permohonan gugatan praperadilan tersebut.

“Benar perkara Prapid sebagaimana pemohonan yang dimaksud.

Penetapan hari sidang hari selasa tgl 20 April 2021 yang akan datang,” jawabnya singkat. (Sona)

UPDATE CORONA