IKLAN YARA

Kepala Suku Dani : Warga Papua Lebih Percaya TNI-Polri Daripada KSB

oleh -131.489 views
Kepala Suku
UPDATE CORONA

Papua I Mediarealitas.com – Kepala Suku Dani : Warga Papua Lebih Percaya TNI-Polri Daripada KSB.

Kepala Suku Dani Jembatan Murib menyakini dan mengakui kehadiran aparat TNI-Polri di Papua telah memberikan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih tersebut.

Ini menjadi bukti bahwa warga Papua lebih percaya dengan TNI-Polri daripada Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) Papua.

“Aparat (TNI-Polri) selalu bertugas untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat luas,” kata Jembatan Murib.

Hal ini dikatakan Jembatan Murib, saat dirinya meminta masyarakatnya untuk tetap berpegang teguh kepada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selasa (16/03/2021).

“Saya Jembatan Murib sebagai Kepala Suku Dani Kabupaten Puncak Ilaga, meminta kepada masyarakat untuk untuk berpegang teguh kepada kedaulatan NKRI,” ucapnya.

Lebih lanjut Jembatan Murib mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua.

Mulai dari pembangunan infrastruktur dan SDM di Papua, sehingga banyak anak-anak Papua yang telah menjadi pejabat-pejabat pemerintah baik itu di Papua sendiri maupun juga di luar Papua.

BACA JUGA :   Polisi Ringkus Dua Jambret, Modus Patroli Untuk Melihat Mangsa

“Selain itu pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua,” ujarnya.

Jembatan Murib juga menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat keamanan yakni TNI-Polri, yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Puncak sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari bisa berjalan dengan aman dan damai.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa, dalam keterangannya Rabu (17/03/2021) mengatakan bahwa keberadaan TNI-Polri di Papua sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua dari ancaman serta teror KSB.

“Penarikan TNI-Polri dari Papua selama ini disuarakan oleh KSB dan para pendukungnya, yang tidak menginginkan Papua kondusif dan sejahtera,” katanya.

Menurutnya, dalam menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Papua, KSB bukan saja melakukan kekerasan dan teror dengan senjata.

Namun juga menyebar hoaks atau berita bohong yang memutarbalikkan fakta untuk menyudutkan pemerintah dan aparat TNI-Polri melalui media online tertentu dan akun-akun medsos pendukungnya.

BACA JUGA :   Korupsi Program DD TA. 2019 Kades dan Kaur Diamankan Polisi

Oleh karenanya, Suriastawa menegaskan bahwa TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif.

Melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.

“TNI, Polri dan pemerintah berkomitmen solid dan bersinergi untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai, sehingga iklim pertumbuhan ekonomi dan investasi serta penegakan aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat juga bisa merasakan kehidupan normal,” tegasnya.

Keberadaan TNI-Polri sebagai upaya mempercepat menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI, dalam rangka mewujudkan kedamaian di tanah Papua, mendapatkan apresiasi dari pakar hukum internasional dan anggota DPR RI.

Bahkan dalam beberapa kesempatan Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin serta Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung wacana mendefinisikan KSB sebagai organisasi teroris sesuai sesuai UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme.

BACA JUGA :   Propam Polda NTT Diminta Segera Periksa Wakapolres Rote Ndao

Menurut Azis Syamsuddin dengan meredefinisi identitas KSB Papua menjadi kelompok teroris, merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur, serta secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan KSB tersebut.

“Pemerintah dan masyarakat akan dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat,” imbuhnya.

Di samping itu, penetapannya sebagai korporasi teroris akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8/2013 tentang Pendanaan Terorisme dengan melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya.

“Bagaimanapun, aliran dana adalah oksigen OPM dan sejenisnya, selain publikasi di media massa dan media sosial,” pungkasnya. (*)