Wakil Ketua YLBHI Aceh Minta Penegak Hukum Segera Periksa Panitia Bimtek Pemko Langsa, Acara Nya di Banda Aceh Selama 3 Hari

oleh -10.713.489 views
Wakil
H M Ali Abusyah, Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat YLBHI Aceh/Foto : Ist

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Wakil Ketua YLBHI Aceh Minta Penegak Hukum Segera Periksa Panitia Bimtek Pemko Langsa, Acara Nya di Banda Aceh Selama 3 Hari.

Seratusan aparatur Desa (Gampong) dari 5 Kecamatan Pemko Langsa, Provinsi Aceh yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Kota Banda Aceh di selenggarakan oleh pihak ketiga, menyalahi aturan Permendesa.

REALITAS TV

Kita Minta penegak Hukum segera periksa pihak ketiga yang melakukan kegiatan ini, ujar H M Ali Abusyah, Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda (YLBHI) Aceh, kepada sejumlah awak Media Minggu (14/2/2021).

Kegiatan tersebut sangat kita sesalkan, karena melanggar Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang swakelola Desa dan prioritas penggunaan dana desa dimasa pandemi Covid-19, ujar Abu Alex.

Oleh karena itu, kita meminta penegak hukum, baik Kejati Aceh, Kejari Langsa maupun BPK RI, untuk mengusut tuntas dan memeriksa sejumlah pejabat yang dianggap terlibat dalam kegiatan tersebut Bimtek ini.

Kita menduga sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam pelanggaran Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020, diantara nya ada bebera orang oknum Camat yang ikut serta, dan para Kepala Desa (Kades) yang telah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di Kota Banda Aceh, juga harus diperiksa dan proses hukum yang berlaku di negeri ini, ujar nya lagi.

BACA JUGA :   Polantas Imbau 5m Dan Maskerisasi Pengunjung Cafe/Umkm di Pangkalan Bun Park

Lebih lanjut Abu Alex, menyebutkan selain itu, masyarakat Kota Langsa juga meminta penegak hukum untuk segera memeriksa, oknum ketua LSM yang mengadakan kegiatan Bimtek di Banda Aceh selama 3 hari.

Bimtek yang digelar selama tiga hari sejak selasa 9 s/d kamis tanggal 11/2021 di Hotel Aceh Kyriad Muraya Jln T Tengku Daud Beureueh Banda Aceh, harus dipertanggung jawabkan secara Hukum.

Semua pihak juga sudah mengetahui LSM yang diketui EM juga merupakan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu instansi pemerintah Pemko Langsa Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai pihak ketiga, dan sudah kita lakukan investigasi kelapangan, termasuk kita ajak ketua LSM – LOPMMI, ketua Edy Mukhti, yang disebut sebut salah seorang ASN di Pemko Langsa, sebut Abu Alex.

BACA JUGA :   Gubernur Kalteng Minta Bupati-Wali Kota Pastikan Masyarakat Pelosok Dapat Vaksinasi

Lebih lanjut dikatakan oleh Abu Alex, pengurus salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi panitia Bimtek aparatur Desa Pemerintah Kota Langsa ke daereh Pemerintahan Kota Banda Aceh, ini jelas salah prosedural, Wali Kota Langsa kita mintak harus mengambil tindakan tegas dalam hal ini, ujarnya.

Sangat jelas di Salah satu poin dalam Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 yaitu tentang swakelola Desa diantaranya,

Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

BACA JUGA :   Jamaah Masjid As Sa'adah Gerebek Lokasi Judi Ketangkasan

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kita juga sudah melakukan investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia (LSM LOPMMI) yang merupakan pihak ketiga, ketua nya jelas ASN di Pemko Langsa.

LSM LOPMMI, yang melakukan kegiatan Bimtek terhadap perangkat Gampong dalam wilayah Pemko Langsa harus diperiksa sesuai dengan jalur hukum yang benar, uang yang digunakan untuk Bimtek itu uang Rakyat, bukan uang turun dari langit, sebut nya lagi.

Bukan hanya penegak hukum Walikota Langsa, Tgk.Usman Abdullah, SE juga kita mintak untuk mengusut tuntas kasus ini, ketua LSM yang melakukan kegiatan ini jelas ASN Pemko Langsa, tutup Abu Alex. (*)

UPDATE CORONA

Tentang Penulis: Editor Rahmad Wahyudi

Gambar Gravatar
Rahmad Wahyudi Adalah Wartawan di Media Realitas