Ketua YARA Langsa Minta Kejati, Kejari Langsa, BPK Perwakilan RI Banda Aceh Segera Periksa LSM Yang Mengadakan Bimtek, Juga Sejumlah Pejabat Pemko Langsa

oleh -165.489 views
Ketua
Ketua YARA Perwakilan Langsa, H A Muthallib Ibr, SE.,SH,.M.Si,. M.Kn

IDUL FITRI

Langsa I Realitas – Ketua YARA Langsa Minta Kejati, Kejari Langsa, BPK Perwakilan RI Banda Aceh Segera Periksa LSM Yang Mengadakan Bimtek, Juga Sejumlah Pejabat Pemko Langsa.

Seratusan aparatur Desa (Gampong) dari 5 Kecamatan Pemko Langsa, Provinsi Aceh mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Kota Banda Aceh yang di selenggarakan oleh pihak ketiga, menyalahi aturan Permendesa.

Kita Minta penegak Hukum segera periksa pihak ketiga yang melakukan kegiatan ini, ujar Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, H A Muthallib Ibr, SE.,SH,.M.Si,. M.Kn di Langsa Jumat, (12/2/2021).

Kegiatan tersebut sangat kita sesalkan, karena melanggar Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang swakelola Desa dan prioritas penggunaan dana desa dimasa pandemi Covid-19, ujar H Thallib.

Ketua

Oleh karena itu, kita meminta penegak hukum, Kejati Aceh, Kejari Langsa maupun BPK RI, untuk mengusut tuntas dan memeriksa sejumlah pejabat yang dianggap terlibat dalam kegiatan tersebut, ujar H Thallib yang juga Dosen FH Unsam.

BACA JUGA :   Akibat Penyakit Radang Paru, Mantan Kepala Badan Kesbangpol Aceh Nasir Zalba Meninggal Dunia

Kita menduga sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam pelanggaran Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020, diantara nya ada bebera orang oknum Camat yang ikut serta, dan para Kepala Desa (Kades) yang telah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di Kota Banda Aceh, juga harus diperiksa dan proses hukum yang berlaku di negeri ini, ujar mantan Wakil Ketua PWi Aceh.

Lebih lanjut H Thalllib, yang juga Advokat menyebutkan selain itu, masyarakat Kota Langsa juga meminta penegak hukum untuk segera memeriksa, oknum ketua LSM yang mengadakan kegiatan Bimtek di Banda Aceh selama 3 hari.

Bimtek yang digelar selama tiga hari sejak selasa 9 s/d kamis tanggal 11/2021 di Hotel Aceh Kyriad Muraya Jln T Tengku Daud Beureueh Banda Aceh, harus dipertanggung jawabkan secara Hukum, sebut H Thallib yang juga Pembina BEM FH Unsam.

Semua pihak juga sudah mengetahui LSM yang diketui EM juga merupakan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu instansi pemerintah Pemko Langsa Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai pihak ketiga.

BACA JUGA :   Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pimpin HUT Damkar Ke-102 Kab. Bogor Secara Virtual

Lebih lanjut dikatakan pengurus salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi panitia Bimtek aparatur Desa Pemerintah Kota Langsa ke daereh Pemerintahan Kota Banda Aceh, ini jelas salah prosedural.

Di Salah satu poin dalam Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 yaitu tentang swakelola Desa diantaranya, Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ujar nya lagi.

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

BACA JUGA :   Hadiah Spesial "Mars Pemuda Adat Papua" dari Danlanud Silas Papare

Kita juga sudah melakukan investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia (LSM LOPMMI) yang merupakan pihak ketiga, ketuanya jelas ASN di Pemko Langsa.

LSM LOPMMI, yang melakukan kegiatan Bimtek terhadap perangkat Gampong dalam wilayah Pemko Langsa, harus dipeksa sesuai dengan jalur hukum yang benar, uang yang digunakan untuk Bimtek itu uang Rakyat, bukan uang turun dari langit, sebut Dosen FH Unsam Langsa.

Bukan hanya penegak hukum Walikota Langsa, Tgk. Usman Abdullah, SE juga kita mintak untuk mengusut tuntas kasus ini, ketua LSM yang melakukan kegiatan ini jelas ASN Pemko Langsa. Kejari Langsa yang baru, Viva Hari Rustaman, mungkin akan segera melakukan penyelidikan kasus Bimtek perangkat Gampong Pemko Langsa yang diadakan di Banda Aceh, tutup H Thallib. (*)

UPDATE CORONA