LSM PENJARA PN, Soroti Penggunaan Dana Recoffusing Penanganan Covid-19 Dinas Perhubungan Kab. Bogor

oleh -181.489 views

IDUL FITRI

Bogor I Realitas – Penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, Hal itu di sampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional (PENJARA PN ) Bogor Raya

Anggaran Belanja untuk Pencegahan Penanganan covid-19 di Pemerintah Kabupaten Bogor menghabiskan anggaran hingga ratusan milyar, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai SKPD termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan diduga tidak tepat penggunaan / tidak tepat sasaran, yang menjadi Pantauan Lembaga Swadaya Masyarakat PENJARA PN (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional).

Ungkap Deddy Ketua LSM PENJARA PN, Dpc Bogor Raya sekitar Pukul 12:21 ( 27/01/2021)

“Ketua LSM PENJARA PN Deddy menyampaikan anggaran pencegahan penanganan dampak Covid-19 SKPD Dishub Kab. Bogor sebesar Rp 2.030.600.000,- keterangan nya digunakan untuk anggaran Kegiatan Pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 di Kabupaten Bogor,” ujar nya

BACA JUGA :   Peduli Sesama Ditengah Pandemi, Wira Satya Adhipradana Gelar Baksos

“Dalam hal Ini LSM PENJARA PN sebagai Multi Control dan Mitra Pemerintah , Kami LSM PENJARA PN meminta bukti – Bukti pengeluaran anggaran Penanganan covid-19 Sebesar Rp.2.030.600.000,- dengan Penyerapan /terealisasi 100% ,
Bukti pertanggungjawaban kegiatan yang di minta adalah :
1.LAPORAN REALISASI HASIL KEGIATAN. 2.DOKUMEN SPK/ KONTRAK KERJA Pengadaan barang dan Jasa”

Deddy mengatakan terkait anggaran yang sudah di keluarkan tersebut SKPD DINAS PERHUBUNGAN sampai saat ini tidak bisa membuktikan Lapoaran Penggunaan nya di duga tidak tepat sasaran / tidak jelas bukti pertanggungjawabannya , ungkap Deddy Ketua LSM PENJARA PN, DPC BOGOR RAYA.

Deddy menjelaskan sebelumnya LSM Penjara Pn. sudah pernah mengirimkan Surat ke SKPD DISHUB Kabupaten Bogor Nomor Surat 199/lsmpenjarapn/bgrraya/XI /2020 pada tanggal 15 Desember 2020, Perihal : PERMINTAAN BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN HASIL KEGIATAN KEDARURATAN PENANGANAN COVID -19, namun SKPD Dinas Perhubungan tidak bisa memberikan bukti-bukti penggunaan dana Recofusingg Tahun 2020 Rp.2.030.600.000,- tersebut lebih memilih mengabaikan,” ” Keselamatan Masyarakat merupakan Hukum tertinggi” Ujar nya

BACA JUGA :   Ronny Ketua FAKSI : Bupati Aceh Timur Bereh Harusnya Mikir, Agar Rakyatnya Tetap Bisa Dapat BLT

“kami LSM PENJARA PN akan bekerjasama dengan penegak Hukum lainnya Seperti DISKOIMFO JAWA BARAT, KPK RI, OMBUDSMAN RI, dan TIPIKOR, KEJARI PROVINSI JAWA BARAT, Karena anggaran bencana sangat rentan diselewengkan sehingga bisa menimbulkan persoalan baru.

“Bukan berarti kita tidak percaya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, hanya saja tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan karena yang digunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat pula,” Tegasnya

Deddy menjelaskan kita sudah memberikan batas waktu namun Dinas Perhubungan seperti nya tidak mengindahkan surat LSM PENJARA PN, Berdasarkan dengan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat (7) dan ayat (8) seharusnya Dinas Perhubungan bisa mengacu ke undang -undang KIP nomor 14 Tahun 2008, harus terbuka dan transparan, kami akan mememinta kepada unsur Pihak Hukum segera memanggil Kadis Perhubungan untuk di Minta keterangan penggunaan dana Recoffusing Rp. 2.030.600.000, sangat di sayang kan sampai saat ini Kadis Perhubungan Kabupaten Bogor tidak bisa menjelaskan dan menjawab surat LSM PENJARA PN ,lebih memilih bungkam .

BACA JUGA :   Puskesmas Tanjung Enim Gelar SWAB Secara Gratis

” Keselamatan Masyarakat merupakan Hukum tertinggi” tutup nya.

Hingga berita ini diterbitkan dan Saat media menghubungi melalui Wa kadis Perhubungan Kabupaten Bogor tidak bisa menjawab. (Eka Gondrong)

UPDATE CORONA