Jakarta I Realitas – Organisasi taktis bernama Border Rakyat (Borak) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘mengistirahatkan’ Menko Polhukam Wiranto. Mereka juga meminta agar Wiranto dibebastugaskan.
“Saya menyarankan atau mendesak kepada Bapak Presiden Jokowi untuk supaya bisa mengistirahatkan Bapak Wiranto dengan pertimbangan kondisi kemudian keamanan,” ujar perwakilan Borak yang juga mahasiswa Universitas Pasundan, Azhar Abdillah (23), di kantor YLBHI, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).
Azhar menyebut sejumlah percobaan pembunuhan pernah dialamatkan kepada Wiranto. “Kawan-kawan sudah pernah mendapatkan informasi di sekitar Bulan Mei juga sempat mendapatkan ancaman pembunuhan, dan ternyata upaya yang mengarah ke situ terjadi di beberapa hari belakangan,” ujarnya.
Dengan demikian, Borak mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menempatkan lagi Bapak Wiranto dalam jajaran kabinet periode selanjutnya.
“Pertimbangan itu, kami dari Borak menyarankan Bapak Wiranto untuk beristirahat dulu, dan kemudian Presiden Jokowi dengan berbesar hati, memberikan jaminan keamanan dengan tidak menempatkan lagi Bapak Wiranto dalam jajaran kabinet di periode selanjutnya, karena tadi pertimbangan keamanan dan keselamatan purnawirawan Wiranto,” ujarnya.
Selain itu, Borak menentang aksi penusukan Wiranto di Pandeglang, Banten. Borak melawan segala bentuk upaya pembunuhan.
“Saya ingin menyampaikan berupa kecaman terhadap upaya tindakan penusukan yang beberapa hari kemarin terjadi yang dimana korbannya adalah Bapak Wiranto selaku Menko Polhukam, kami atau kawan-kawan dari Borak sangat menyesali adanya upaya-upaya yang benar-benar melawan norma-norma hukum yang ada, yaitu upaya penyerangan dengan menggunakan senjata tajam,” ujar Azhar.
Berikut ini pernyataan sikap dari Borak:
1. Menimbang pada bulan Mei lalu, terdapat upaya ancaman pembunuhan terhadap jenderal TNI (Purn) Wiranto dan disusul peristiwa upaya penusukan pada bulan Oktober ini. Mengingat, Borak tidak membenarkan peristiwa tersebut, serta demi menjaga kondisi keselamatan dan kesehatan Jenderal TNI (Purn) Wiranto; maka Borak mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk mengistirahatkan dan membebas tugaskan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto S.H, S.I.P, M.M di akhir jabatan sebagai Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka data para demonstrasi korban kekerasan, penangkapan, hilang dan memberikan ruang advokasi terhadap korban
3. Mengecam tindakan Rektorat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) atas pembredelan LPM Teropong.
Borak berdiri pada 26 September 2019 yang beranggotakan ribuan orang, di antaranya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Budi Luhur, Universitas Moestopo, Intitut Sains dan Teknologi Nasional, serta sejumlah aliansi. Organisasi ini berdiri untuk memperjuangkan dan memperkuat solidaritas rakyat. Selain itu, Borak mengawal 7 tuntutan mahasiswa yang diserukan di depan gedung DPR RI tempo hari. (Acst/Red)
