Langsa | Realitas – Sebanyak lebih kurang sepuluh orang pengurus harian SPBUN PT Perkebunan Nusantara I meminta ketua DPR Aceh beserta jajarannya, serta pimpinan fraksi yang ada di DPR Aceh agar dapat meluangkan waktu guna membahas terkait permasalahan ketenagakerjaan (hak-hak karyawan) dan kinerja PT perkebunan Nusantara I, Kamis (07/02/2019).
Kondisi kinerja operasional PTPN I yang semakin memburuk memicu beberapa permasalahan terkait hak karyawan seperti gaji karyawan lebih kurang enam bulan berturut-turut mengalami keterlambatan, tunjangan cuti baik cuti panjang maupun cuti tahunan hampir tiga tahun tidak terbayarkan, dan pembayaran uang santunan hari tua yang belum selesai.
Selain itu selama hampir dua tahun terakhir jumlah total hutang PTPN I membengkak sangat drastis, baik penambahan hutang kepada karyawan, hutang pihak ke III, maupun hutang perbankan, dan ini adalah masalah yang sangat urgent karena berkaitan dengan keuangan PTPN I.
Dalam hal ini bukan hanya kinerja keuangan yang mengalami penurunan, namun juga kinerja operasional PTPN I yang tidak kunjung membaik, seperti halnya jumlah karyawan PTPN I semakin berkurang yang saat ini tinggal lebih kurang 4.500 dari sebelumnya mencapai 7.000 karyawan dinas selain tenaga harian lepas.
Buruknya kinerja operasional PTPN I juga berdampak pada realisasi produksi TBS tahun 2018 jauh di bawah RKAP dan juga dibawah tahun 2017, demikian juga dengan produktifitas TBS per hektar.
Untuk mengatasi permasalahn ini SPBUN PT Perkebunan Nusantara I meminta perhatian serius dari holding dan kementerian BUMN selaku pemegang saham serta Dewan Komisaris untuk terus mereview dan mengevaluasi kinerja PTPN I.
Pengurus SPBUN PT Perkebunan Nusantara I dalam permohonannya juga mengharapkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh agar memberikan pengawasan atas kondisi kinerja PTPN I yang tentu akan berdampak pada perekonomian dan ketenagakerjaan di provinsi Aceh. (ade)
