YARA Somasi Gubernur, Persoalkan Kepala ULP

Banda Aceh I Realitas – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin,SH mensomasi Gubernur Aceh terkait dengan penunjukkan Ir Nizarli,M.Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada 16 April lalu.

Menurut Safaruddin SH, penunjukan Nizarli ini masih belum memenuhi persyaratan secara administasi dan berpotensi timbul permaslaahan hukum nantinya yang akan berdampak luas dan merugikan banyak pihak nantinya, “kami selama ini menunggu sikap Gubernur terkait dengan penunjukkan Nizarli sebagai kepala ULP, Ujar Safaruddin SH kepada sejumlah Wartawan di Banda Aceh Senin (14/5/2018).

Lebih lanjut Safaruddin yang juga Ketua Ikadin Aceh menyebutkan dengan banyaknya kritikan dan masukan kepada Gubernur tentang status Nizarli sebagai Kepala ULP seharusnya Gubernur segera mengambil tindakan yang normatif dan menjelaskan alasan kepada Publik tentang polemik Nizarli sebagai kepala ULP, tetapi Gubernur tidak merespon kritikan dan masukan masyarakat, dan dalam pandangan kami, ini bisa berdampak secara hukum nantinya” terang Safar.

         ​  E-mail​  : yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com, Tlp/Fax :0651 31289

Banda Aceh, 14 Mei 2018

Hal​: SOMASI

Kepada Yth

GUBERNUR ACEH

di-

​Banda Aceh

Dengan hormat;

Dengan kami kami sampaikan somasi kepada KepalaGubernur Aceh agar memberhentikan Ir. Nizarli, M.Eng dariKepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh padaSekretariat Daerah Aceh yang telah di lantik dengan Keputusan Gubernur Nomor PEG.821.22/001/2018 tanggal 16 April 2018. Perlu kami sampaikan kepada Gubernur Aceh, bahwa sesuaidengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahuj 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di sebutkan bahwa, pelamaran PNS harus direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari instansinya bekerja, dalam hal ini, Ir. Nizarli,M.Eng perlu mendapatkan rekomendasi dari RektorUniversitas Syiah Kuala, yang sampai saat ini menurut info yang kami dapatkan bahwa Ir. Nizarli,M.Eng belum mendapatkan rekomendari dari Rektor Universitas Syiah Kuala, dimana halini telah di atur dalam pasal 118 ayat (2) PP No 11 tahun 2017.

Sesuai dengan pasal 144 PP No 11 tahun 2017, PNS diberhentikan dari JPT apabila tidak memenuhi persyaratan Jabatan, kami meminta kepada Gubernur Aceh agar segera memberhentikan Ir Nizarli,M.Eng dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada Sekretariat Daerah Aceh, pengangakatan Ir Nizarli,  M.Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada Sekretariat Daerah Aceh akan menuai banyak permasalahan hukum ke depan, apalagi dokumen ULP yang di tandatanganinya nanti tidak akan menjadi sah di tandatangani jika proses pengangkatannya pun tidak sah nantinya, dan ini akan menimbulkan perlasalahanhukum lainnya yang lebih luas nantinya. Kami menunggu keputusan Gubernur satu minggu setelah surat somasi ini dikirimkan.

Demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatian dankerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Yayasan AdvokasiRakyat Aceh

SAFARUDDIN, SH

Tembusan
1.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Ketua DPRA

3. Kapolda Aceh

Status Nizarli ini harus segera mendapatkan kepastian secara hukum, karena sesuai dengan PP No 11 tahun 2017 tentang manajeman PNS, Nizarli belum memenuhi persyaratan, terutama rekomendasi dari atasan di tempatnya bekerja dahulu, yang dalam hal ini dari Rektor Unsyiah.

“Kami khawatir, surat perintah lelang yang di tandatangani oleh Nizarli nantinya akan cacat hukum jika statusnya sebagai Kepala ULP juga belum sesuai dengan PP 11/2017, dan jika ini terjadi, makan seluruh paket tender yang di lelang akan bermasalah secara hukum karena surat perintahnya di tandatangani oleh orang yang penempatan jabatannya tidak sesuai dengan aturan”.

Untuk itu kami minta kepada Gubernur agar segera mengganti Nizarli dari Kepala ULP dan mencari orang yang memenuhi seluruh persyaratan yang di persyaratkan.

“Kami telah mengirimkan somasi ini kepada Gubernur Aceh, dan sudah teragendakan dengan Nomor 16554, tanggal 14/5, semoga surat ini dapat segera sampai kepada Gubernur sebagai bahan bagi Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan, surat ini kami tembuskan juga kepada KPK, Kejati Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua DPRA”, tutup safar. ( H A Muthallib )