Tambun Selatan | Realitas – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Dasar Kecamatan Tambun Selatan menuai sorotan dari berbagai pihak.
Ya, pasalnya ada indikasi dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pengurus MKKS tersebut kepada pihak sekolah dasar yang berada di Tambun Selatan.
Pungutan itu bervariasi setiap 1 sekolah itu harus memberikan sejumlah uang kepada MKKS.
“Kami harus memberikan uang ke MKKS agar berkas atau dokumen Biaya Operasional Sekolah (BOS) itu diurus ke Dinas Pendidikan, dengan biaya bervariasi Rp. 350 Ribu, 300 Ribu ataupun 200 ribu setiap sekolahnya,” kata salah satu operator sekolah yang enggan mau disebutkan namanya saat diwawancarai Jurnal86.Com Media Cikarang Express,Cyber Nusantara News, MPGI, Serta Awak Media Lainnya, Selasa (02/02/2021).
Bejo nama inisial menuturkan bahwa dengan ada setoran itu para operator dan kepala sekolah pun mengeluhkan dengan kebijakan yang diberikan MKKS/K3S tersebut.
“Jadi gini bang kami yang ngurus berkas atau dokumen anggaran dana BOS tapi harus ada setoran ke MKKS biar diurus mereka ke dinas, jika ada kesalahan dokumen tersebut tetap kami juga yang benerin, terus buat apa mereka minta uang itu,” katanya.
Ia juga mengatakan meski pihak operator yang mengurus dokumen bos itu ke Dinas Pendidikan tetap harus ada komisi yang diberikan ke MKKS/K3S itu.
“Harapan saya agar jangan ada pungutan liar bang di dunia pendidikan, semoga ada perhatian dari berbagai pihak pada persoalan ini,” kata Operator itu.
Sementara itu Ketua MKKS/K3S Sekolah Dasar Kecamatan Tambun Selatan, Dedeh saat dikonfirmasi Tim Awak Media enggan berkomentar persoalan tersebut.
“Nanti aja ya bang saya beri penjelasan,” singkat dia saat dihubungi lewat telepon seluler. (Tim Red)
